Bandung,MCNNEWS.ID
Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, diwarnai penguatan pembangunan berbasis wilayah melalui Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) Bandung Utama 2025.
Prakarsa Bandung Utama mencatat realisasi anggaran sebesar Rp14,58 miliar atau 96,93 persen dari total pagu Rp15,1 miliar, dengan 998 dari 1.097 kegiatan atau 90,97 persen telah rampung.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dari Visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Pada pilar Terbuka, pemerintah merancang Prakarsa sebagai instrumen pembangunan yang transparan, berbasis data, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat RW.
Sepanjang 2025, program ini menjangkau 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 151 RW penerima manfaat. Pemerintah mendistribusikan kegiatan secara merata dengan memfokuskan pada isu prioritas kewilayahan.
1Th BandungUtama
Pemerintah mengarahkan alokasi terbesar pada sektor infrastruktur dasar (Infradasar) sebesar 42,32 persen atau Rp6,17 miliar. Realisasinya meliputi pemeliharaan jalan seluas 14.714 meter persegi, pembangunan drainase sepanjang 2.358 meter, serta pemasangan 202 titik penerangan jalan lingkungan.
Prioritas berikutnya adalah penanganan sampah dan kebersihan lingkungan (KBS) sebesar 40,71 persen atau Rp5,93 miliar. Intervensinya meliputi pengadaan 15 unit kendaraan roda tiga, 52 unit mesin pengolah sampah, serta sarana penunjang petugas kebersihan.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan 10,79 persen atau Rp1,57 miliar untuk membangun instalasi hidroponik, memperkuat sarana Buruan Sae, serta menyelenggarakan 45 kegiatan pelatihan Buruan Sae.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan 2,94 persen atau Rp430 juta untuk menangani stunting dengan mendistribusikan 5.157 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta memperkuat kapasitas posyandu.
Dari Admin : Gerakan dari pionggir desa warga Pasirnangka
Pemerintah mengalokasikan 3,24 persen anggaran lainnya untuk penguatan UMKM, penanganan kemiskinan, dukungan Trantibumlinmas, serta kebutuhan tenaga ahli perencana dan pengawas.
Program penanganan sampah/KBS mencatat 440 kegiatan, disusul ketahanan pangan 254 kegiatan, infradasar 158 kegiatan, lainnya 122 kegiatan, stunting 63 kegiatan, UMKM 34 kegiatan, kemiskinan 14 kegiatan, dan Trantibumlinmas 12 kegiatan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) sebagai instrumen penting agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Prakarsa Bandung Utama
Farhan menyebut, meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif, hal itu belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Karena itu, Prakarsa memastikan program prioritas Pemkot Bandung hadir langsung bagi masyarakat melalui pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau program hanya turun begitu saja, kadang kurang energi. Karena itu kita punya yang namanya Prakarsa, wujud kerja keras agar data benar-benar akurat dan intervensi tepat sasaran,” kata Farhan.
Ia menilai, setiap kebijakan harus lahir dari percakapan nyata di tengah warga. “Kebijakan itu harus lahir dari gang sempit, dari pos ronda, dari aula RW, tempat warga hidup dan berbagi harapan,” ujarnya.
Pemerintah mengatur Prakarsa Bandung Utama melalui Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025. Pemerintah menyusun setiap program berdasarkan data LACI RW, platform digital yang menyajikan profil kewilayahan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.
Program Bandung Utama
Melalui LACI RW, Pemerintah Kota Bandung dapat memetakan demografi, sosial-ekonomi, sarana prasarana, potensi, serta permasalahan di tiap RW. Dengan demikian, pemerintah mendasarkan setiap keputusan pembangunan pada data yang akurat dan mutakhir.
Prakarsa memiliki dua pilar utama, yakni pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial budaya, keamanan, dan kesiapsiagaan bencana.
Kini, setiap RW memiliki ruang bermusyawarah melalui Rembug Warga, forum partisipatif yang melahirkan keputusan penting tentang prioritas pembangunan di lingkungannya.
Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang secara bertahap akan meningkat hingga sekitar Rp200 juta per RW per tahun, agar warga dapat langsung menentukan kebutuhan prioritas di wilayahnya.
151 RW terlibat
Dengan capaian realisasi 96,93 persen dan pendekatan berbasis data serta partisipasi warga, Prakarsa Bandung Utama menjadi representasi konkret dari pilar Terbuka dalam Bandung Utama.
Reporter Sandi
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Channel Whatsapp
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Facebook











