MCNNEWS.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam menyiapkan 9 juta sumber daya digital sebagai bagian dari strategi besar transformasi digital nasional. Langkah ini sekaligus menjadi respons konkret terhadap kebutuhan tenaga ahli digital yang diproyeksikan terus melonjak hingga 2030.
Pemerintah mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) digital agar Indonesia mampu bersaing di tengah derasnya arus ekonomi digital global. Selain itu, penguatan talenta digital dinilai krusial untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dan berkontribusi aktif dalam ekosistem teknologi yang semakin kompleks, termasuk di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), data, dan ekonomi berbasis platform.
Kebutuhan 12 Juta Talenta Digital pada 2030
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta tenaga ahli digital pada 2030. Namun saat ini, jumlah talenta digital yang tersedia baru mencapai sekitar 3 juta orang.
Menurutnya, kesenjangan yang cukup besar tersebut menuntut percepatan berbagai program pengembangan talenta digital secara masif dan berkelanjutan.
“Kebutuhan talenta digital kita pada 2030 diperkirakan mencapai sekitar 12 juta orang, sementara saat ini kita baru memiliki sekitar 3 juta yang tersebar di berbagai ekosistem. Karena itu, kita harus mempercepat program pengembangan talenta,” ujar Nezar dalam pernyataan resmi, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan, penerapan teknologi digital di berbagai sektor akan meningkatkan efisiensi perusahaan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini pun sejalan dengan potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$366 miliar pada 2030 serta target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
DTS dan DLA Jadi Ujung Tombak
Sejak 2018, pemerintah meluncurkan Program Digital Talent Scholarship (DTS) sebagai instrumen utama dalam membangun kompetensi digital nasional. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis, profesionalisme, serta daya saing SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Program DTS menyasar berbagai kalangan, mulai dari pemuda, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada generasi muda, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur negara agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Selain itu, pemerintah menghadirkan Digital Leadership Academy (DLA) guna mencetak pemimpin digital masa depan. Program ini bertujuan membekali para pengambil kebijakan dan pimpinan organisasi dengan wawasan strategis dalam menghadapi era digital.
Di sisi lain, Gerakan Nasional Literasi Digital terus diperluas untuk menjangkau jutaan masyarakat Indonesia. Pemerintah mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang etika bermedia, keamanan digital, dan kecakapan menggunakan teknologi secara produktif.
Perkuat Kolaborasi Daerah
Memasuki awal 2026, Komdigi memperluas kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Komdigi menandatangani adendum nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kerja sama ini menargetkan pengembangan sekitar 19.000 talenta digital hingga 2026. Sasaran program mencakup aparatur sipil negara, siswa, mahasiswa, serta masyarakat umum di wilayah tersebut.
Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengembangan talenta digital nasional tidak dapat berjalan secara terpisah. Sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah harus membangun ekosistem yang terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan agar target 9 juta talenta digital dapat tercapai.
Regulasi Digital dan Perlindungan Anak
Dalam proses transformasi digital, pemerintah juga menghadapi tantangan regulasi, termasuk kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Kebijakan tersebut bertujuan melindungi anak dan remaja di ruang digital. Namun, para pemangku kepentingan mengingatkan agar regulasi tidak justru menghambat pengembangan talenta digital nasional.
Saat ini, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan. Platform digital telah berkembang menjadi ruang pembelajaran nonformal, penguatan kreativitas, kolaborasi, hingga pintu masuk menuju ekonomi digital dan industri kreatif berbasis teknologi.
Putra Pamungkas, Kepala UNS Fintech Center and Banking, menilai pendekatan kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada pembatasan akses berpotensi mengabaikan dinamika ekosistem pembelajaran digital.
Ia menekankan bahwa berbagai studi menunjukkan keterampilan digital, seperti etika bermedia sosial, kolaborasi, dan inovasi, justru berkembang melalui pengalaman langsung di ruang digital. Karena itu, tantangan utama bukan sekadar membatasi akses, melainkan memastikan adanya bimbingan, edukasi, serta perlindungan yang memadai.
Edukasi Jadi Kunci Penguatan SDM Digital
Pemerintah tetap menempatkan perlindungan anak dan remaja sebagai prioritas utama. Namun, pendekatan tersebut harus mengedepankan edukasi, literasi digital, serta penguatan etika bermedia.
Selain itu, keterlibatan orang tua, guru, dan penyedia layanan digital menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Dengan pendekatan yang edukatif dan fleksibel, Indonesia dapat membangun generasi digital yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, percepatan pengembangan talenta digital menjadi fondasi utama transformasi digital nasional. Jika target 12 juta tenaga ahli digital pada 2030 dapat tercapai, Indonesia tidak hanya menjadi pasar ekonomi digital, tetapi juga pemain utama yang mampu menciptakan inovasi dan nilai tambah di tingkat global.
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Channel Whatsapp
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Facebook
