, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melancarkan sejumlah jurus diplomasi sebagai upaya negosiasi dengan
Amerika Serikat
(AS) dalam meredam
tarif impor
tinggi. Kebijakan yang juga dikenal dengan sebutan
Tarif Trump
ini bakal berlaku 2 hari lagi atau tepatnya pada 9 Juli 2025.
Presiden AS
Donald Trump
sebelumnya menyatakan bakal menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%, lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), TKDN, sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).
Kemudian pada 9 April 2025, AS menangguhkan pengenaan tarif resiprokal selama 90 hari untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia.
Berita Terkait
Selain itu, pada 4 Juni 2025, Presiden AS menggandakan tarif sektoral (baja, aluminium, dan produk turunannya) menjadi 50% untuk semua negara, kecuali Inggris.
Indonesia termasuk negara awal yang melakukan negosiasi dengan AS. Pasalnya, Trump menegaskan tidak akan mempertimbangkan penundaan tenggat 9 Juli untuk pemberlakuan kembali tarif impor.
Lantas, apa saja tawaran yang disampaikan Indonesia ke AS untuk meredam tarif Trump?
Sejauh ini, pemerintah Indonesia setidaknya memiliki tujuh penawaran ke AS agar menurunkan tarif resiprokal 32% tersebut. Seperti mengurangi tarif impor dan bea masuk untuk semua barang menjadi 0%, termasuk minuman beralkohol, teknologi informasi dan komunikasi, baja, seluler, elektronik, alat medis, dan lainnya.
Selain itu juga meningkatkan impor dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, terutama dengan membeli minyak mentah dan sumber energi lainnya, pesawat terbang dan peralatan pertahanan, serta produk pertanian.
Kesepakatan Dagang & Investasi
Indonesia dan AS disebut akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.
Rencana tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang dijadwalkan ditandatangani pada 7 Juli 2025. Airlangga menuturkan, MoU ini merupakan bagian dari negosiasi tarif Indonesia dengan AS. Meski demikian, dia menekankan hal ini bukan berarti negosiasi dagang antara kedua negara sudah selesai.
“Kita masih harus menunggu pengumuman final dari pihak AS,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7/2025) dikutip dari Bloomberg saat menjawab pertanyaan soal kesepakatan besaran tarif.
Airlangga, yang memimpin tim negosiasi Indonesia dengan AS menyebut MoU tersebut akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta entitas swasta.
Pemerintah juga disebut siap memborong alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pesawat dari AS sebagai bagian dari paket kesepakatan dagang komprehensif yang tengah dirundingkan kedua negara.
Airlangga menyatakan komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS. Pada tahun lalu, USTR mencatat defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia mencapai US$17,9 miliar. Oleh sebab itu, Indonesia akan melakukan impor sejumlah barang dari AS.
Upaya tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan ancaman tarif sebesar 32% yang akan diberlakukan AS, dengan target memperoleh tarif yang lebih rendah dibandingkan Vietnam yang sebelumnya mendapatkan tarif 20%.
Airlangga menyebut PT Garuda Indonesia tengah menjajaki potensi kerja sama baru, termasuk pembelian pesawat dan layanan perawatan. Pada sektor pertahanan, Airlangga mengungkapkan pemerintah membuka peluang untuk memperluas pengadaan alutsista dari AS.
Selain itu, Indonesia juga berencana untuk mengalihkan sebagian impor LPG dari Timur Tengah ke AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif Trump.
Dalam negosiasi itu, Indonesia berencana untuk membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$). Dari total jumlah tersebut, sebanyak US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun dialokasikan untuk belanja energi dari Negeri Paman Sam.
“Ya ini kita lagi petakan dulu. Ini kan impor LPG itu kan dari Timur Tengah sama AS. Jadi nanti mungkin akan ada switch impor dari Timur Tengah itu menjadi impor dari Amerika,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).
Kesiapan RI
Meski belum ada keputusan akhir dari pemerintah AS, tetapi Indonesia dipastikan telah memiliki merancang sejumlah strategi untuk menghadapi ancaman perang dagang akibat tarif Trump.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan jalur diplomasi menjadi salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS yang diputuskan oleh Presiden Donald Trump.
“Jadi kita sebenarnya sudah mempersiapkan tim negosiasi kita, artinya ada di kedutaan. Jadi kadang-kadang Amerika ini kan cepat sekali berubah sehingga kita harus antisipasi kalau ada perubahan ya kita sudah siap,” kata Budi dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, dikutip pada Kamis (3/7/2025).
Budi menuturkan, diplomasi ini diakukan bersamaan dengan proses deregulasi kebijakan impor dan kebijakan dalam mendorong ekspor. Kemudian, strategi kedua Indonesia dalam menghadapi tarif resiprokal adalah melalui perluasan pasar ekspor.
Budi menjelaskan Kemendag terus mendorong penyelesaian sejumlah perundingan kerja sama perdagangan seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), Indonesia—Eurasian Economic Union (I-EAEU) CEPA, I-Peru CEPA, Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (Indonesia—Tunisia PTA) sebagai upaya melakukan diversifikasi sekaligus pengalihan pangsa ekspor Indonesia.
Kemendag juga mempercepat proses ratifikasi Indonesia-Canada CEPA dan Indonesia-Iran PTA sebagai upaya untuk mempercepat pemanfaatan preferensi oleh pelaku usaha nasional.
Kemudian yang ketiga, antisipasi limpahan barang impor. Dalam hal ini, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan mekanisme tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies) WTO berupa bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta memperketat mekanisme pengawasan lalu lintas ekspor impor barang di seluruh pintu masuk kepabeanan.
Selain itu, Kemendag juga akan meningkatkan pengawasan peredaran barang di pasar domestik (post border).
“Jangan sampai ketika barang itu tidak bisa diterima di Amerika, kemudian masuknya ke Indonesia,” ungkapnya.
Selanjutnya, strategi keempat adalah mengevaluasi perjanjian perdagangan. Budi menjelaskan, pemerintah melakukan evaluasi setiap perjanjian perdagangan yang sudah terimplementasi untuk mendapatkan output terbaik bagi perdagangan internasional.
“Kita tentu tidak hanya sekadar membuat perjanjian dagang yang baru, tetapi kita itu sudah ada 19 perjanjian dagang yang sudah implementasi, 10 [perjanjian dagang] yang sedang proses ratifikasi, dan 16 yang sedang dirundingkan,” ujarnya.
Budi menerangkan bahwa perjanjian dagang harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, ujar dia, proses neraca perdagangan antara kedua negara harus seimbang, tetapi juga saling menguntungkan.
