Kab Tasikmalaya, MCNNEWS.ID
Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan mengalami kendala serius yang berdampak langsung pada masyarakat.
Alih-alih memberikan solusi cepat, pihak dinas justru mengungkap tumpukan masalah internal, mulai dari kerusakan teknis hingga hambatan birokrasi terkait pergantian jabatan.
Kerusakan Server Tanpa Cadangan
Saat Dihubungi Via Telpon , Sekretaris Dinas (Sekdis) Disdukcapil Dede Martini mengakui adanya kerusakan server yang diklaim sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu.
Ironisnya, pihak dinas mengakui tidak memiliki sistem cadangan (backup) yang memadai, sehingga perbaikan teknis memakan waktu lama dan menghentikan proses pelayanan secara total.
Berita Terkait
“Jika rusak ya harus diperbaiki, tidak ada server lain (backup),” ujar Sekdis Dede Martini melalui panggilan telfon Rabu (17/12/2025) , yang mengindikasikan lemahnya mitigasi risiko pada infrastruktur vital layanan publik.
Birokrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang Terhambat
Masalah tidak berhenti pada teknis server. Pelayanan cetak dokumen juga terhambat akibat kendala administrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Hal ini dipicu oleh adanya mutasi atau perpindahan pejabat lama, sementara pejabat baru belum bisa mengakses atau menggunakan TTE tersebut.
Kesenjangan transisi jabatan ini menunjukkan kurangnya kesiapan manajemen internal dalam mengantisipasi perubahan personel, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban akibat dokumen yang tidak bisa diterbitkan.
Alur Koordinasi yang Dipertanyakan
Ketidaknyamanan masyarakat semakin diperparah dengan alur informasi yang tidak merata. Meski pihak dinas mengklaim telah menyebarkan informasi melalui media sosial dan radio, faktanya masih banyak warga yang kebingungan dan merasa pelayanan ini bersifat “mendadak”.
Selain itu, masalah sarana prasarana di tingkat kecamatan pun masih menjadi rapor merah. Pihak dinas baru mengajukan pengadaan sekitar tujuh unit alat rekam untuk kecamatan yang hingga saat ini masih mengalami kerusakan.
Harapan Tanpa Kepastian
Meski Sekdis menjanjikan pelayanan akan kembali normal setelah proses maintenance selesai, insiden ini menjadi catatan kritis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Ketiadaan server cadangan dan hambatan birokrasi TTE mencerminkan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Disdukcapil masih sangat rapuh dan belum dikelola dengan profesionalisme yang tinggi.
Masyarakat kini hanya bisa menunggu janji perbaikan tersebut terealisasi, sembari berharap sistem serupa tidak kembali lumpuh di masa mendatang.
Reporter Robi Darwis
Editor Shanny R
