Oleh: Muhamad Majdy Amiruddin
Dosen di IAIN Parepare, Peneliti di Scholar Guild for Research and Discovery, dan Relawan di Pesantren
MCNNEWS.ID– Di pasar Madinah, Yahya bin Umar telah mencatat mengenai hisbah: pengawasan untuk mencegah manipulasi harga dan melindungi rakyat dari penindasan oleh pihak yang kuat.
Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah yang menjadi konsultan bagi Harun al-Rasyid, mengarang buku al-Kharaj dengan pesan utama: negara perlu menjalankan pengumpulan pajak secara adil, mengelola anggaran dengan hemat, serta menyalurkan sumber daya secara bijaksana.
Berita Terkait
Hasan al-Syaibani, temannya, menyatakan bahwa negara tidak boleh hanya berperan sebagai kasir, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan.
Berabad-abad setelahnya, al-Mawardi menjelaskan tugas seorang pemimpin: memastikan dana keuangan negara sampai kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ibn Taimiyah mengkritik para pedagang yang memainkan harga, namun juga mengecam pemimpin yang tidak menjaga stabilitas pasar.
Al-Ghazali memperingatkan: ekonomi merupakan inti dari peradaban; kerusakan pasar menjadi awal kejatuhan sebuah negara.
Ibn Khaldun mengamati siklusnya: negara menjadi kuat karena rakyat sejahtera; negara hancur karena pajak yang berat dan pengeluaran yang tidak tepat. Al-Maqrizi mencatat: inflasi bukan hanya angka, tetapi ketidakadilan yang mengambil roti dari tangan orang miskin.
Di era modern, Umar Chapra menegaskan kembali bahwa ekonomi Islam tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga keadilan dalam distribusi dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung.
Sementara Kuran Timur, dengan keraguan tajamnya, mengatakan: “Ekonomi Islam adalah retorika politik, lebih banyak simbol daripada isi.”
Melihat perkembangan perubahan kebijakan di masa lalu, seperti menyaksikan pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa.
Bukan hanya perubahan susunan kabinet, tetapi merupakan pergeseran nada dalam orkestra politik dan ekonomi negara ini.
Jika selama hampir dua puluh tahun Sri Mulyani menjadi wajah dari kebijakan fiskal yang konservatif di Indonesia, mata yang selalu mengawasi Washington, tangan yang akrab dengan doktrin IMF dan Bank Dunia, maka kini muncul Purbaya dengan keberanian memandang ke timur, membawa semangat negara pembangunan seperti Beijing dan Seoul.
Sri Mulyani merupakan seorang teknokrat yang percaya bahwa angka adalah bahasa kebenaran. Dia dibesarkan di University of Illinois, dilatih di Bank Dunia, dan menjadi simbol keterkaitan Indonesia dengan arus utama globalisasi.
Kedisiplinan keuangan, kejelasan anggaran, dan tata kelola menjadi kata kunci yang ia sampaikan dalam setiap pertemuan.
Di bawah pimpinannya, APBN bukan hanya laporan pengeluaran negara, tetapi juga wajah kredibilitas internasional.
Utang dipertahankan di bawah 30 persen dari PDB, defisit dikurangi sebanyak mungkin mendekati 3 persen, meskipun pandemi memaksa anggaran fiskal dibuka lebar.
Sri Mulyani berpendapat, tanpa kepercayaan dari dunia internasional, rupiah akan tetap lemah, dan tanpa disiplin dalam kebijakan fiskal, perekonomian Indonesia akan rentan.
Arahnya jelas: Washington Consensus. Perubahan pajak, digitalisasi, transparansi informasi keuangan, serta keterlibatan dalam standar OECD, semua membuat Indonesia tampil sebagai siswa yang baik di bawah sistem Bretton Woods.
Namun, teladan tersebut seringkali terasa kaku di tanah air sendiri, rakyat menilai kebijakannya terlalu ketat, bahkan para elit politik melihatnya terlalu jauh dari harapan rakyat.
Ia mirip dengan Abu Yusuf dalam buku al-Kharaj, yang memberi nasihat kepada khalifah agar keuangan negara tidak terbuang, agar kas tetap stabil, agar dunia percaya.
Ia merupakan “mata yang selalu mengarah ke Washington”, memastikan para investor tetap tenang, kreditor tidak mencurigai, dan utang tetap dalam kendali. Ia seperti seorang ibu rumah tangga yang sangat hemat, hingga anak-anaknya sering mengeluh: “Ibu, nasi kita cukup, tapi lauknya kurang enak.”
Berbeda dengan Sri Mulyani, Purbaya lahir dari tradisi akademik Universitas Purdue yang tetap berpegang pada aliran neoklasik-Keynesian, namun kembali dengan semangat menggabungkan teori Barat dengan praktik di Asia Timur.
Sebagai seorang ekonom, ia telah lama memperhatikan bagaimana Jepang, Korea, dan Tiongkok menjadikan negara bukan hanya sebagai wasit, tetapi juga sebagai pemain yang penuh semangat di lapangan.
Ide mengenai stimulus likuiditas sebesar Rp200 triliun merupakan tanda: APBN bagi mereka bukan hanya neraca keuangan, tetapi juga mesin pertumbuhan.
Ia lebih dekat dengan pasar-pasar berkembang seperti India atau Brasil yang berani memanfaatkan defisit sebagai alat untuk kemajuan. Jika Sri Mulyani mengingatkan risiko “hutang generasi mendatang”, Purbaya justru menekankan “kesempatan industri saat ini” yang tidak boleh terlewatkan.
Kiblatnya berada di arah Asia Timur. Bagi Purbaya, industrialisasi, subsidi strategis, dan campur tangan pemerintah merupakan bagian sah dari strategi ekonomi. Bukan bermaksud meniru sepenuhnya Beijing atau Seoul, melainkan memberikan ruang gerak bagi Indonesia dalam kompetisi global.
Ia mirip dengan Hasan al-Syaibani, yang mengatakan: pajak tidak hanya untuk kekayaan negara, tetapi juga untuk kebutuhan rakyat.
Ia mirip dengan al-Mawardi, yang menulis bahwa baitul mal bukan sekadar tempat menyimpan uang, melainkan pusat distribusi. Ia seperti seorang ayah yang bersedia membuka tabungan demi biaya pendidikan anak-anaknya, dengan keyakinan: “Jika anak-anak cerdas, kita akan aman.” Purbaya percaya pada peran pemerintah: membangun jalan, menyediakan listrik, serta mendistribusikan subsidi.
Ia tidak hanya menghitung angka, tetapi juga mendengarkan detak jantung masyarakat biasa.
Tentu, keduanya memiliki sisi baik dan buruk. Sri Mulyani seperti seorang dokter yang selalu berkata: “Jangan makan terlalu banyak, nanti kolesterol meningkat.” Sehat, tetapi sering membuat pasien merasa lapar. Purbaya seperti perawat yang mengatakan: “Makanlah, agar segera kuat. Obatnya kita cari nanti.” Hangat, namun bisa menyebabkan pasien kecanduan gula.
Di sinilah kita teringat Ibn Khaldun, yang menyatakan bahwa negara seperti tubuh manusia.
Awalnya, tubuh tersebut sehat karena pola makan sederhana, pajak yang rendah, dan kebersamaan yang kuat. Namun, setelah menjadi makmur, negara mulai mengonsumsi berlebihan: pajak mahal, pengeluaran yang tidak terkendali, serta kebersamaan menghilang. Sri Mulyani berusaha menjaga agar tubuh tersebut tetap kurus, gesit, dan sehat.
Purbaya bisa membuat tubuh menjadi lebih bugar dan kuat, namun juga berpotensi memicu munculnya penyakit baru.
Di dalam sejarah Islam, al-Maqrizi pernah mengeluh saat Mesir dihimpit inflasi: harga roti melonjak, rakyat kekurangan makanan, dan pemerintah tidak mampu mengelola dengan baik.
Bagi dia, inflasi bukan hanya sekadar angka, melainkan ketidakadilan yang mengambil hak hidup para orang miskin. Pesan ini penting bagi Purbaya: stimulus diperbolehkan, distribusi harus dilakukan, tetapi jangan biarkan inflasi menjadi bayangan yang menghabiskan seluruh niat baik.
Sri Mulyani dan Purbaya, dari sudut pandang Islam, seolah menjadi dua sayap burung. Sayap kanan menjaga keseimbangan, disiplin, transparansi, serta akuntabilitas.
Sayap kiri mengangkat burung lebih tinggi, distribusi, kecenderungan, dan pembangunan. Bila hanya satu sayap yang bergerak, burung tersebut akan jatuh. Bila keduanya bekerja secara harmonis, burung itu mampu terbang, baik ke Washington, ke Beijing, atau menuju langit-langit impian bangsa.
Perubahan ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa Indonesia mulai merasa lelah menjadi murid yang baik bagi Washington. Kita ingin belajar dari Beijing, Seoul, dan Tokyo di Asia yang percaya bahwa negara bukan hanya seorang wasit, tetapi juga seorang pemain.
Jika Sri Mulyani tetap memegang prinsip fiskal yang konservatif dengan disiplin anggaran, kredibilitas internasional, dan pengendalian utang yang ketat, maka Purbaya lebih bersifat fleksibel.
Ia berani memanfaatkan APBN sebagai alat pemicu, mendorong perkembangan ekonomi, memperluas penyebaran kesejahteraan, sekaligus menjalankan agenda pembangunan politik.
Seperti yang diingatkan al-Ghazali bahwa pasar tanpa etika hanyalah hutan belantara, Purbaya berusaha membawa nilai-nilai moral negara ke dalam dunia ekonomi. Namun jangan lupa pesan Umar Chapra: etika tanpa disiplin bisa hanya menjadi retorika semata.
Ekonomi Islam menyampaikan bahwa kekayaan bukan hanya sekadar angka dalam kas negara, tetapi sebagai amanah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia.
Dari Yahya bin Umar hingga Ibn Khaldun, dari al-Maqrizi hingga Umar Chapra, pesan yang sama terdengar: negara tidak boleh membiarkan rakyat kelaparan demi angka-angka, namun juga tidak boleh mengorbankan masa depan hanya untuk kebahagiaan sementara.
Perubahan arah ini pasti memiliki konsekuensi. Dari sudut pandang hubungan global, kredibilitas Indonesia di mata IMF dan OECD mungkin akan menurun, karena kebijakan yang diambil tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan prinsip Barat.
Namun, hubungan dengan Asia Timur justru berpeluang menjadi lebih kuat, karena Indonesia mulai menunjukkan pola pikir pembangunan yang mirip dengan strategi Beijing dan Seoul.
Dari sudut pandang politik dalam negeri, APBN dapat menjadi lebih bersifat politik, mengalir deras menuju proyek-proyek yang populer maupun program distribusi kesejahteraan.
Dari segi ekonomi nyata, potensi pertumbuhan memang bisa meningkat melalui insentif dan industrialisasi, namun risiko defisit yang membesar dan inflasi yang naik tetap mengancam.
Manfaat positifnya, masyarakat dapat lebih cepat merasakan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa subsidi, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur.
Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kredibilitas fiskal dan stabilitas makro dapat terganggu. Dengan kata lain, keuntungan sementara bisa berujung pada kerentanan yang lebih besar dalam jangka panjang.
Jelas, sejak kursi tersebut berubah, arah politik ekonomi Indonesia sedang menulis bab baru: dari Washington ke Beijing, dari ortodoksi menuju pragmatisme, dari angka dingin ke kebijakan yang lebih hangat.
Sri Mulyani bertindak sebagai pengawas angka, sedangkan Purbaya sebagai pembawa perasaan. Keduanya mewakili dua sisi penting dalam perkembangan ekonomi negara.
Sri Mulyani merupakan fondasi yang memberikan kredibilitas internasional. Purbaya seperti air yang mengalir, berusaha menyiram tanah yang kering akibat angka-angka yang kaku.
Maka, Indonesia kini berada di persimpangan. Apakah kita mampu menyatukan angka dan perasaan menjadi satu kain kebijakan? Ataukah kita hanya akan terombang-ambing antara disiplin yang membatasi dan akomodasi yang penuh risiko?
Sejarah akan menilai: apakah langkah ini membawa kita menuju kemandirian ekonomi, atau memperdalam ketergantungan pada utang baru?
Apakah Purbaya mampu mengendalikan inflasi agar tidak menjadi keluhan serupa dengan al-Maqrizi? Apakah Sri Mulyani hanya fokus pada angka-angka, atau sebenarnya sedang memperkuat ketahanan jangka panjang?
Sejarah selalu mencatat dengan penuh ironi. Sri Mulyani akan diingat sebagai perempuan yang menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional, meskipun masyarakat sering mengeluh kekurangan makanan.
Purbaya mungkin akan diingat sebagai pria yang mengalirkan anggaran negara kepada rakyat, meskipun pasar global merasa heran. Pertanyaannya adalah: apakah bangsa ini siap menggabungkan keduanya, disiplin seperti Sri Mulyani dan distribusi seperti Purbaya, sehingga lahir sebuah ekonomi yang tidak hanya sehat, tetapi juga adil?
Sejarah Islam menyampaikan bahwa ekonomi bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah tanggung jawab.
Dari Yahya bin Umar hingga Ibn Khaldun, dari Al-Ghazali hingga Umar Chapra, semuanya sepakat bahwa inti dari ekonomi adalah keadilan. Pertanyaan bagi kita: apakah pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya akan membawa Indonesia lebih dekat pada cita-cita tersebut, atau justru menjauhinya?
