Reporter Robi Darwis
Tasikmalaya, MCNNEWS.ID
Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Tasikmalaya tidak hanya disambut secara seremonial. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya justru menjadikannya momentum politik strategis untuk menyuarakan kritik dan tuntutan substantif terhadap arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat daerah.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis ke publik, HMI Cabang Tasikmalaya menegaskan bahwa kehadiran negara di daerah tidak boleh berhenti pada simbol politik dan agenda pencitraan.
Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai indikator kegagalan struktural yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.
Berita Terkait
“Tasikmalaya masih menjadi kantong kemiskinan di Jawa Barat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara narasi pembangunan nasional dengan realitas sosial di daerah,” demikian salah satu poin tuntutan HMI.
Selain isu kemiskinan, HMI juga mendesak pemerintah agar merealisasikan janji pembukaan lapangan pekerjaan yang berpihak pada tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda.
Mereka menilai berbagai program ketenagakerjaan yang ada belum sepenuhnya transparan, terukur, dan berkeadilan, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat Tasikmalaya.
Tak berhenti di situ, HMI Cabang Tasikmalaya turut mengkritisi program Sekolah Rakyat yang dinilai belum menunjukkan dampak nyata di lapangan. Program tersebut dianggap masih berada pada tataran konseptual dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat miskin, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Dalam konteks kebijakan nasional, HMI menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Mereka menuntut pelaksanaan kebijakan yang kontekstual, konkret, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, bukan sekadar formalitas birokrasi.
Lebih jauh, HMI juga menyampaikan sikap tegas menolak politisasi kebijakan publik. Mereka menegaskan bahwa negara wajib hadir secara substansial untuk menjamin hak dasar rakyat—mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan yang layak—sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila.
Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya, Ahmad Riza Hidayat, menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap institusi negara, melainkan upaya menjaga nalar publik agar pembangunan tetap berada di jalur keadilan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibawa pemerintah pusat benar-benar menjawab problem struktural masyarakat Tasikmalaya, bukan sekadar menjadi etalase politik,” ujarnya.
Di sisi lain, hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak pemerintah pusat maupun rombongan Wakil Presiden terkait tuntutan yang disampaikan HMI.
Namun, kunjungan Wapres Gibran sendiri secara umum bertujuan untuk memperkuat koordinasi pembangunan daerah serta menyerap aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dinamika ini mencerminkan dialektika sehat antara negara dan kelompok masyarakat sipil. Kehadiran kritik dari HMI menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari stabilitas kekuasaan, tetapi juga dari sejauh mana negara bersedia mendengar dan merespons suara kritis warganya.
Reporter Robi Darwis
