MCNNEWS.id, JAKARTA – Darmadi Durianto, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran merealisasikan janji kebijakan ekonomi yang telah diumandangkan.
Dia mengungkapkan, janji pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang diumandakan Presiden Prabowo bertentangan dengan realitas yang ada saat ini.
Pasalnya, lanjut dia, jika melihat berbagai data dan indikator yang ada, kondisi perekonomian kelas menengah ke bawah khususnya saat ini mengalami pelemahan yang cukup mendalam.
Misalnya, lanjut dia, data mengenai konsumsi rumah tangga menunjukkan tren penurunan yang cukup dalam.
Berita Terkait
Kemampuan belanja masyarakat adalah kemampuan individu atau kelompok dalam membeli barang dan jasa menggunakan pendapatan yang mereka miliki. Ini merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesehatan pasar.
“Angka konsumsi rumah tangga, yang tentu saja merupakan salah satu kontributor utama PDB, menunjukkan penurunan. Hal ini mencerminkan permintaan domestik yang melemah,” jelas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Selain itu, Darmadi menjelaskan, berdasarkan data bahwa Indeks Penjualan Ritel dan Survei Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan.
Daya Beli Rakyat Melemah
“Indeks Pengeluaran Mandiri, Indeks Kepercayaan Konsumen, dan indeks penjualan riil menurun signifikan sejak awal 2025,” jelas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III yang mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Yang paling mencolok, katanya, melihat indikator pelemahan ekonomi masyarakat juga bisa dilihat, misalnya terkait tren penurunan jumlah pemudik dan uang yang beredar.
“Pada tahun 2025, jumlah pemudik turun 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa konsumsi dengan karakteristik musiman melemah. Selain itu, pertumbuhan uang beredar juga mengalami kontraksi,” kata Darmadi.
Darmadi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk fokus mengurus berbagai masalah ekonomi yang saat ini sedang dialami masyarakat.
“Bapak Presiden sebaiknya fokus saja mengurus perekonomian bangsa yang saat ini tidak baik-baik saja,” katanya.
Tidak hanya Presiden Prabowo, Darmadi juga menyentuh janji kampanye Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang pernah mengumumkan janji pembukaan 19 juta lapangan kerja.
Menurutnya, janji tersebut bagaikan adegan pesulap yang sedang beratraksi di panggung.
“Sekitar 14.000 pekerja formal di sektor manufaktur di-PHK pada awal 2025, yang memperburuk pendapatan rumah tangga. Dia mengira membuka lapangan kerja itu seperti sihir sulap yang “sim salabim abra kadabra”. Yang seharusnya menarik adalah model kebijakan, bukan ucapan (janji 19 juta lapangan kerja),” sindirnya.
Darmadi juga menyoroti kondisi industri manufaktur di tanah air juga tidak dalam keadaan yang baik.
“Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur berada di 46,7 pada April 2025, menandakan sektor ini memasuki zona kontraksi, yang mencerminkan melemahnya permintaan dan produksi,” katanya.
Darmadi juga menyebut sejumlah faktor lain yang turut menyebabkan turunnya daya beli masyarakat saat ini.
Faktor struktural dan finansial, misalnya, menurutnya, di mana pendapatan riil tidak seimbang dengan harga
“Kenaikan harga barang dan jasa tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan riil, sehingga daya beli menurun,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, faktor yang juga berpengaruh terhadap melemahnya daya beli masyarakat adalah terkait beban pajak dan suku bunga.
“Peningkatan pajak dan suku bunga cicilan yang tinggi semakin menekan pendapatan disposable masyarakat, terutama kelas menengah,” kata Darmadi.
Yang lebih memprihatinkan lagi, katanya, fenomena perjudian online (judol) dan pinjaman online yang sedang marak di kalangan masyarakat saat ini menjadi salah satu penyebab penting di balik menurunnya daya beli masyarakat.
“Maraknya judi online (judol) dan utang dari pinjaman online ilegal menggerogoti pendapatan rumah tangga. Sumber daya finansial habis untuk utang dan bukan konsumsi produktif,” katanya.
Ia juga meminta Prabowo-Gibran segera menyelesaikan berbagai masalah tersebut.
“Rakyat tidak butuh uang jajan, yang dibutuhkan rakyat adalah harga bahan pokok murah, lapangan kerja yang luas, terbebas dari perilaku judi dan pinjaman ilegal,” katanya.
Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen selama masa pemerintahan 2024–2029.
Ini adalah salah satu janji ekonomi yang paling ambisius yang mereka sampaikan dalam berbagai forum, termasuk saat pelantikan dan debat internasional.
