PIKIRAN RAKYAT – Polusi plastik ternyata sangat membahayakan. Setiap tahunnya, angka kematian bisa mencapai ratusan ribu orang. Itu adalah fakta yang terungkap dalam studi terbaru Lancet Countdown on Health and Plastics.
Dalam penelitian tersebut juga disampaikan bahwa polusi plastik menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta dolar AS akibat beban penyakit yang diakibatkannya. Selain itu, laporan tersebut menekankan bahwa tindakan di hulu, yaitu pada tahap produksi, merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi dampak krisis plastik.
Dietplastik Indonesia menyatakan bahwa plastik tidak hanya menjadi sampah, tetapi juga melepaskan zat kimia beracun. Mikroplastik dapat masuk ke udara, air, hingga ke dalam tubuh manusia.
Dietplastik Indonesia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau kembali rencana penerapan cukai pada bahan baku plastik. Pemungutan cukai ini ditujukan pada bahan baku plastik asli, bukan hanya pada produk atau kemasan plastik.
Oleh karena itu, masyarakat tidak sepenuhnya diberatkan melalui kenaikan harga barang, melainkan tanggung jawabnya diemban oleh industri hulu yang selama ini memperoleh keuntungan dari produksi plastik dasar.
Pada tahun 2018, Dietplastik Indonesia bekerja sama dengan tokoh masyarakat mengajukan petisi online untuk mendorong penerapan cukai plastik dengan hampir 1,2 juta tanda tangan yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Setahun berlalu, Kementerian Keuangan dilaporkan pernah merespons dengan rencana penerapan pajak plastik pada kantong plastik, namun pelaksanaannya ditunda karena wabah Covid-19.
Pajak Biji Plastik, Alat Keadilan
Dietplastik Indonesia melaporkan bahwa pada bulan Januari 2025, rencana tersebut secara resmi dihentikan karena dianggap telah cukup terselesaikan melalui kebijakan nonfiskal larangan penggunaan kantong plastik. Padahal menurut Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia Tiza Mafira, cukai bijih plastik merupakan alat yang adil.
Seperti minuman rasa yang telah terbukti berdampak buruk terhadap kesehatan, plastik juga menimbulkan beban kesehatan dan ekonomi yang nyata.
“Sejak dulu masyarakat selalu dikenakan pajak atas penggunaan barang, sehingga wajar jika industri hulu plastik juga harus memikul dampak dari produk yang mereka hasilkan,” ujar Tiza.
“Kami yakin, keberanian Menteri Keuangan dalam menerapkan pajak plastik akan menjadi warisan berharga bagi kesehatan masyarakat dan masa depan lingkungan Indonesia,” ujarnya lagi.
Plastik, katanya, mungkin murah dalam produksinya, namun harganya sangat tinggi dengan mengorbankan nyawa dan kesehatan manusia.
Asosiasi Dietplastik Indonesia menganggap penerapan pajak pada bahan baku plastik akan menjadi alat ganda, yaitu menurunkan tingkat produksi plastik baru dan mencegah risiko gangguan kesehatan akibat polusi plastik.
Mereka juga melihat bahwa dengan perencanaan yang tepat, penerimaan cukai dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat serta inovasi pengelolaan sampah rendah emisi, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.
Sementara Nadia Mulya, inisiator petisi, menganggap banyak target pengurangan plastik tidak tercapai tanpa bukti nyata, meskipun para aktivis lingkungan telah berusaha keras di berbagai sektor.
Dukungan pemerintah kini menjadi hal penting, terutama untuk industri yang masih menghasilkan plastik dari bahan baku mentah. Sudah waktunya produsen lebih bertanggung jawab dalam proses produksinya, berinovasi mencari solusi yang ramah lingkungan, serta mematuhi prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), kata dia.
Kami mengajak pemerintah, khususnya Bapak Purbaya, agar segera menerapkan kebijakan cukai plastik. Kami siap mendukung penuh inisiatif edukasi dan sosialisasinya untuk mendorong perubahan nyata,” ujar Nadia menambahkan.
Dietplastik Indonesia menegaskan bahwa dengan adanya kebijakan pajak bahan baku plastik, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam menghadapi polusi plastik sekaligus menjaga kesehatan masyarakatnya.
