MCNNEWS.ID – KUALA LUMPUR.
Para pelaku usaha di industri alat kesehatan dalam negeri menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang berpotensi membuka pintu impor produk asal AS dengan bea masuk sebesar 0%.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah AS telah sepakat untuk menurunkan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%.
Sebagai imbal balik, sejumlah produk dari Amerika Serikat akan masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenakan bea masuk.
Ketua Umum Gabungan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Raden Kartono Dwidjoesewojo mengatakan bahwa saat ini produsen dalam negeri masih menghadapi bea masuk bahan baku yang berkisar antara 0% hingga 25%.
“Bahan baku kami masih dikenakan bea masuk. Bagaimana mungkin kami bisa bersaing secara kompetitif dengan produk jadi dari AS yang masuk tanpa bea?” kata Kartono saat diwawancarai di sela acara International Healthcare Week (IHW) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (17/7).
Ia menambahkan, sekitar 60%-75% bahan baku alat kesehatan buatan Indonesia masih bergantung pada impor, termasuk komponen seperti PCB, baut, hingga casing plastik yang sebagian besar didatangkan dari Tiongkok.
Meskipun sejumlah produk seperti tempat tidur pasien, monitor, alat elektrokardiogram (EKG), dan tensimeter sudah dapat diproduksi secara lokal, alat ber teknologi tinggi seperti pemindaian resonansi magnetik (MRI) dan CT Scan masih banyak diimpor dari negara-negara seperti Jerman, Tiongkok, AS, dan India.
Beberapa produsen lokal memang sudah mulai mengembangkan produk tersebut, tetapi skalanya masih terbatas.
Menurut Kartono, masuknya produk alat kesehatan asal Amerika Serikat dengan tarif 0% menjadi ancaman serius bagi produsen lokal dan menuntut pelaku industri dalam negeri untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh.
Ia menilai, pemerintah perlu memberikan dukungan konkret seperti penghapusan bea masuk bahan baku, kejelasan roadmap industri alat kesehatan, serta bantuan promosi ekspor.
“Selama ini roadmap industri alat kesehatan dalam negeri tidak jelas. Misalnya, pengadaan alat antropometri yang dihentikan tanpa penjelasan, padahal program baru berjalan dua tahun,” tambahnya.
Kartono menekankan pentingnya kejelasan dari pemerintah mengenai produk apa saja yang akan diprioritaskan, serta durasi program pengadaannya, agar pelaku industri dapat menyiapkan kapasitas produksinya dengan tepat.
Ia juga berharap pemerintah aktif mendorong promosi produk dalam negeri di kancah internasional, misalnya dengan memfasilitasi booth pameran seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia pada ajang IHW 2025.
“Perusahaan alat kesehatan dari luar negeri sering menerima bantuan dari pemerintah mereka. Malaysia, misalnya, memberikan dukungan penuh kepada pelaku usahanya,” katanya.
Senada, Sekretaris Jenderal Gakeslab Faroman Avisena juga mengkritik belum adanya rencana jangka panjang dari pemerintah terkait pengadaan alat kesehatan.
Padahal, menurutnya, pemerintah telah memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan pembangunan multilateral sekitar Rp60 triliun.
“Tanpa roadmap yang jelas, kami bingung kapan harus memulai produksi. Sementara kami sudah melakukan investasi dengan membeli lahan, mesin, memenuhi TKDN, dan sertifikasi,” kata Faroman.
Ia menambahkan, pengadaan alat kesehatan seharusnya dilakukan melalui tender internasional, namun tanpa arahan dari pemerintah, perusahaan lokal kesulitan mempersiapkan diri dan kalah bersaing dengan produsen global.
