Robi Darwis
Tasikmalaya, MCNNEWS.ID
Ribuan guru honorer bersama aktivis dan mahasiswa menggelar aksi damai di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026). Aksi Solidaritas untuk Guru Honorer menjadi panggung bagi para guru non-ASN untuk menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pengangkatan PPPK yang dinilai belum berpihak pada masa pengabdian dan kesejahteraan.
Ketidakpastian berkepanjangan dalam proses seleksi dan pengangkatan PPPK Guru memicu aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.
Para demonstran menilai kebijakan yang berjalan saat ini belum mencerminkan prinsip meritokrasi dan keberpihakan terhadap guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dengan imbalan yang minim.
Berita Terkait
Sementara yang bekerja di Dapur MBG yang baru beberapa bulan akan dicanangkan diangkat menjadi PPPK.
Suara Akar Rumput yang Terpinggirkan
Pantauan di lokasi menunjukkan massa membawa spanduk dan poster bernada kritis. Di antaranya bertuliskan, “Guru Bukan Beban Negara, Guru Investasi Bangsa,” serta pesan berbahasa Sunda yang menyindir inkonsistensi visi pendidikan daerah, “Pak Wali Kota Tasikmalaya, tos dugi mana Tasik Pintar, aya meureun kanggo madrasah?”
Dari atas mobil komando, salah satu orator menyuarakan kegelisahan para guru honorer yang selama ini merasa terpinggirkan oleh sistem.
“Kami mendidik dengan dedikasi dan tanggung jawab moral, tetapi upah kami jauh dari kata layak. Negara seolah lupa bahwa masa depan bangsa dititipkan di ruang-ruang kelas yang kami jaga,” ujarnya lantang, disambut sorak massa.
Respons Pemerintah: Janji di Tengah Keterbatasan
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicki Chandra turun langsung menemui massa aksi. Meski situasi sempat memanas, aparat kepolisian dan Satpol PP mengawal jalannya dialog.
Dicki Chandra menyebut persoalan PPPK sebagai isu krusial, sekaligus menegaskan keterbatasan regulasi dan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kami memahami aspirasi para guru honorer. Namun, pemerintah daerah terikat pada kebijakan pusat yang telah ditetapkan. Meski demikian, aspirasi ini akan kami sampaikan dan perjuangkan,” ujarnya melalui pengeras suara.
Analisis Kritis: Ketimpangan yang Terstruktur
Aksi ini mencerminkan problem struktural dalam tata kelola ketenagakerjaan sektor pendidikan. Pemerintah daerah sering berlindung di balik regulasi pusat untuk membenarkan lambannya penyelesaian nasib guru honorer.
Padahal, tanpa langkah afirmatif dan keberanian politik, ketimpangan status dan kesejahteraan pendidik akan terus berulang, menggerus kualitas pendidikan secara sistemik.
Penutup: Ujian Komitmen “Tasik Pintar”
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan dengan tuntutannya. Oleh karena itu, mereka menyatakan akan menggelar aksi yang lebih besar jika Wali Kota Tasikmalaya dan FORKOPIMDA tidak mengambil langkah konkret dalam satu pekan. Aksi berakhir tertib menjelang sore hari.
Persoalan guru honorer kini menjadi batu uji bagi komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merealisasikan visi “Tasik Pintar.” Tanpa kepastian status dan kesejahteraan guru, visi tersebut berisiko berhenti sebagai slogan, jauh dari realitas pendidikan yang berkeadilan dan bermartabat.
Reporter Robi Darwis
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Channel Whatsapp
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Facebook
