Berita Terkait
Penulis : Ilham Hidayat
Editor : Tim mcnnews.id
MCNNEWS.ID, CIAMIS
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Komisariat Galuh kembali menghadirkan ruang diskusi kritis melalui kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Kegiatan yang berlangsung di Sentrum Pergerakan PMII Komisariat Galuh pada Selasa malam, 12 Mei 2026 tersebut menjadi ajang refleksi bersama terkait persoalan kolonialisme modern, konflik agraria, hingga krisis kemanusiaan yang masih terjadi di berbagai daerah.
Acara yang dimulai sejak pukul 20.30 WIB hingga menjelang tengah malam itu dihadiri oleh mahasiswa, aktivis sosial, akademisi, serta masyarakat umum. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif karena peserta tidak hanya menyaksikan film dokumenter, tetapi juga ikut menyampaikan pandangan kritis mengenai berbagai persoalan sosial yang diangkat dalam film tersebut.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menyoroti berbagai persoalan ketimpangan sosial yang muncul akibat praktik pembangunan yang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat dan kelompok kecil. Selain itu, film tersebut juga menggambarkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam dan ekspansi investasi kerap memunculkan konflik agraria serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pemantik diskusi, di antaranya Demisioner Ketua Cabang PMII Kabupaten Ciamis Muhamad Rifa’i, akademisi sekaligus dosen Kang Rifky, serta DPH SPP Kabupaten Ciamis Kang Ishak Ramdhani, S.P.
Melalui forum tersebut, PK PMII Galuh menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Mereka menilai bahwa pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak hidup masyarakat adat maupun rakyat kecil yang selama ini bergantung pada tanah dan lingkungan sebagai sumber kehidupan.
Muhamad Rifa’i dalam pemaparannya menilai bahwa praktik pembangunan yang mengabaikan aspirasi masyarakat merupakan bentuk kolonialisme gaya baru. Menurutnya, kepentingan investasi sering kali dijadikan legitimasi untuk mengambil ruang hidup masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan rakyat kecil.
“Ketika tanah masyarakat adat dirampas atas nama pembangunan, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan bentuk baru penjajahan yang dilegalkan. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan justru memberi ruang bagi praktik perampasan,” ujar Muhamad Rifa’i dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, akademisi Kang Rifky menyoroti pentingnya film dokumenter sebagai media edukasi publik yang mampu membuka kesadaran sosial masyarakat. Menurutnya, persoalan agraria dan tekanan terhadap masyarakat adat bukan hanya isu lokal, melainkan telah menjadi bagian dari persoalan kemanusiaan global.
Ia menjelaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal isu-isu keadilan sosial agar tidak tenggelam oleh kepentingan ekonomi dan pembangunan semata.
“Film dokumenter seperti ini penting untuk membuka ruang kesadaran bahwa persoalan agraria dan penindasan masyarakat adat adalah isu kemanusiaan internasional. Mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam meresponsnya,” kata Kang Rifky.
Selain membahas konflik agraria, diskusi juga menyoroti dampak sosial dari alih fungsi lahan dan masuknya korporasi besar ke wilayah masyarakat adat. DPH SPP Kabupaten Ciamis Kang Ishak Ramdhani, S.P. mengatakan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian penting dari identitas budaya dan sejarah masyarakat.
Menurutnya, banyak masyarakat kehilangan ruang hidup akibat penggusuran maupun ekspansi industri yang tidak mempertimbangkan keberlangsungan sosial masyarakat sekitar. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu hilangnya budaya lokal dan melemahkan identitas masyarakat adat.
“Ketika tanah dirampas, yang hilang bukan hanya ruang fisik, tetapi budaya, sejarah, dan masa depan masyarakat,” ungkap Kang Ishak Ramdhani.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Banyak peserta aktif menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat yang selama ini sering menghadapi tekanan akibat pembangunan dan investasi.
Melalui kegiatan nobar dan diskusi tersebut, PMII Komisariat Galuh berharap muncul kesadaran kolektif di kalangan generasi muda untuk terus mengawal isu kemanusiaan, demokrasi, serta keadilan sosial. Mereka juga mendorong agar masyarakat semakin kritis dalam melihat berbagai persoalan pembangunan yang berpotensi mengorbankan hak rakyat kecil.
Selain menjadi ruang edukasi, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil masih memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai keadilan di tengah perkembangan zaman. PMII Galuh menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai bagian dari gerakan intelektual dan sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kegiatan nobar film dokumenter tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang ideal bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Channel Whatsapp
Follow Instagram MCNNEWS.ID
Ikuti update berita MCNNEWS.ID di Facebook
