MCNNEWS.ID , BANYUMAS –Langkah Aris Widarto (54) terasa berat ketika kembali memasuki gedung utama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Di depannya, tumpukan sampah sisa Lebaran masih menumpuk, belum terjamah.
Bau yang menyengat semakin mengganggu setelah hujan turun.
Air hujan mengenai sampah yang menumpuk di dalam gudang, sehingga mempercepat terjadinya pembusukan.
Berita Terkait
Kejadian ini terjadi karena atap gudang mengalami kerusakan berat, dengan lubang yang terbentang di tengah atap.
Akibatnya, air hujan langsung masuk ke dalam gudang tempat sampah yang akan diproses dan dikumpulkan.
“Jika hujan, air masuk ke mana-mana. Sampah menjadi basah dan semakin bau,” ujar Aris yang juga Ketua TPST Sumpiuh sekaligus pimpinan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumpiuh, saat diwawancarai di lokasi, Selasa (26/8/2025).
TPST yang berada di Jalan Karet, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Sumpiuh, menjadi pusat pengelolaan sampah utama bagi tiga kecamatan di wilayah timur Banyumas, yaitu Sumpiuh, Tambak, dan Kemranjen.
Secara rata-rata, jumlah sampah yang masuk mencapai 30 hingga 35 meter kubik setiap harinya.
Namun, kemampuan pengolahan limbah di lokasi ini sekitar 25 meter kubik.
Itu juga jika mesin beroperasi pada kondisi optimal atau tanpa hambatan.
“Beberapa kali, jika mesin rusak, kita harus berhenti. Tidak semua bisa diproses. Jadi menumpuk,” kata Aris.
1. Ganggu Budidaya Maggot
Di dalam area TPST yang luasnya hampir setengah hektar, sebenarnya sudah tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti mesin penghancur plastik, mesin pembuat pelet, kolam budidaya lele, serta kandang maggot.
Namun, segala sesuatu tidak berjalan dengan baik karena atap gudang yang rusak parah selama lebih dari setahun terakhir.
Proyek pengembangan belatung akhirnya terhenti selama lebih dari satu tahun akibat hambatan tersebut.
Meskipun demikian, belatung bukan hanya menjadi solusi untuk sampah organik, tetapi juga memiliki potensi sebagai sumber pakan mandiri untuk ternak.
Jika atap telah diperbaiki, kami akan kembali memulai. Jika persediaan laron cukup banyak, kita dapat membuat pelet.
“Semoga, dari pelet ini dapat mendukung budidaya lele, ayam petelur, dan bebek,” ujar Aris.
Sebagian besar program tersebut mendapatkan dukungan dari bantuan pemerintah dan CSR dari berbagai pihak, termasuk pelatihan budidaya belatung serta kunjungan studi banding ke TPST Kedungrandu.
Namun, sekali lagi, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama.
Dalam kondisi yang penuh keterbatasan, terdapat 33 pekerja yang tetap bertahan.
Terdiri dari 26 orang laki-laki dan 7 perempuan, sebagian besar di antara mereka merupakan penduduk setempat.
Banyak perempuan yang bekerja, terutama ibu rumah tangga, hanya menerima upah sebesar Rp1,1 juta setiap bulan.
Pria pekerja, mendapatkan penghasilan sebesar Rp1.400.000.
Rencananya, nanti akan dinaikkan. Perempuan sebesar Rp1,3 juta, laki-laki sebesar Rp1,6 juta.
“Harapan kami, di masa depan, semoga sesuai dengan UMK,” kata Aris.
Untuk menyatakan, kelangsungan operasional TPST Sumpiuh tergantung pada kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
Namun, hingga saat ini, perbaikan atap gudang tetap menjadi tugas yang paling mendesak.
Informasi terbaru yang diterimanya, anggaran perbaikan hanggar akan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun ini.
“Kami sangat menantikan. Jika atap selesai, semua akan kembali berjalan. Maggot, pelet, ikan lele, dan rencana ternak lainnya bisa dikembangkan,” katanya.
2. Terdampak Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri mengatakan, perbaikan hanggar TPST Sumpiuh baru dilakukan sebagian.
Kemarin, hanya sebagian saja yang diperbaiki, semoga dalam anggaran perubahan ini kami dapat menyelesaikannya secara keseluruhan.
“Kebutuhan dana cukup besar, sekitar Rp500 juta dan efisiensi sangat berpengaruh,” katanya.
Di bagian timur Kabupaten Banyumas, TPST Sumpiuh merupakan satu-satunya pusat pengolahan sampah yang beroperasi.
Peran mereka sangat penting sebagai penggerak utama sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.
Namun, tanpa dukungan yang sungguh-sungguh terhadap infrastruktur dasar seperti atap hanggar, sistem yang ada dapat mengalami stagnasi bahkan kegagalan.
Jika pemerintah ingin mengurangi beban TPA, maka kami perlu dukungan sejak awal.
“Dimulai dari armada, mesin, dan tentu saja atap hanggar. Itu yang paling mendesak saat ini,” ujar Aris.(*)
