Jakarta, MCNNEWS.ID — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji wacana kebijakan sertifikasi wajib bagi konten kreator dan influencer di Indonesia.
Ide ini didorong oleh kekhawatiran yang makin tinggi terhadap penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan di ruang digital, khususnya pada konten yang berkaitan dengan isu sensitif seperti kesehatan, keuangan, dan hukum.
Tujuan Utama: Profesionalisme dan Perlindungan Publik
Wacana ini muncul sebagai langkah untuk mendorong profesionalisme di kalangan konten kreator. Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menjelaskan bahwa kajian ini terinspirasi dari kebijakan serupa yang diterapkan di negara lain, salah satunya Tiongkok, di mana kreator yang membahas topik teknis atau profesional diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi.
“Kami masih mengkaji secara internal. Ide dasarnya adalah untuk memastikan kompetensi para pembuat konten, jangan sampai mereka membuat konten yang salah dan menyesatkan masyarakat, terutama pada isu-isu krusial,” ujar Bonifasius. Kamis (4/12/2025).
Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk memberikan semacam “cap kompetensi” agar masyarakat terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
Pro dan Kontra: Kebebasan Versus Tanggung Jawab
Meskipun bertujuan baik, wacana ini memicu pro dan kontra yang hangat di kalangan kreator, aktivis, dan masyarakat sipil.
Sisi Pro: Mendorong Standarisasi
Pihak yang mendukung melihat sertifikasi sebagai langkah positif untuk standarisasi profesi.
Peningkatan Kredibilitas: Sertifikasi dapat meningkatkan kredibilitas kreator di mata publik dan brand.
Mencegah Mis informasi: Organisasi masyarakat sipil seperti SAFENet menyatakan sertifikasi bisa menjadi langkah positif jika tujuannya adalah membangun profesionalisme dan mencegah penyebaran hoaks, namun pelaksanaannya harus hati-hati.
Dukungan Platform: Platform seperti YouTube/Google menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi dengan pemerintah, menilai langkah ini menunjukkan profesi kreator konten mulai dianggap serius dan membutuhkan standar kemampuan minimal.
Sisi Kontra: Ancaman Kebebasan Berekspresi dan Biaya
Di sisi lain, banyak kreator dan aktivis yang menyuarakan kekhawatiran serius.
Pembatasan Ekspresi: Kekhawatiran terbesar adalah kebijakan ini berpotensi menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menyensor kritik terhadap pemerintah atau isu sensitif lainnya.
Biaya dan Beban: Kreator independen mengkhawatirkan adanya beban finansial dan birokrasi jika sertifikasi tersebut berbayar dan harus diperbarui secara berkala.
Tujuan yang Salah Sasaran: Beberapa pihak menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menertibkan buzzer politik atau konten penyebar hoaks yang terstruktur, ketimbang mengatur seluruh konten kreator, termasuk mereka yang membuat konten harian yang ringan.
Komdigi menegaskan bahwa kajian masih berada pada tahap awal dan menekankan pentingnya ruang dialog dengan berbagai pihak agar regulasi, jika diterapkan, tidak akan mengekang kreativitas para kreator.
Reporter Robi D
Editor Shanny R
