MCNNEWS.ID,JAKARTA – Para ekonom memberikan apresiasi terhadap tindakan pemerintah yang kembali mengeluarkan delapan program insentif ekonomi hingga akhir 2025, namun masih memiliki keraguan mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat 5,2%.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memprediksi insentif ekonomi yang diumumkan pemerintah hari ini, Senin (15/9/2025), diperkirakan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025.
David memperkirakan seluruh program stimulus tersebut mampu memberikan dorongan tambahan hingga 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Namun, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan mencapai target pemerintah sebesar 5,2% (yoy).
Dapat ditambahkan proyeksi sekitar 0,2% hingga 0,3% dari seluruh program tersebut. Keseluruhan [tahun] sekitar 5% hingga 5,1%the whole year, jelasnya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).
Berita Terkait
Namun, David menganggap bahwa stimulus yang diberikan pemerintah menjelang akhir tahun 2025 dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha. Pada akhirnya, mereka juga diprediksi akan bersedia mengajukan pinjaman dari perbankan.
Selain itu, kini terdapat lima bank himbara yang memiliki dana lebih dari kebutuhan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalihkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) guna memperkuat likuiditas perbankan tersebut.
Semoga penyaluran kepada sektor yang produktif danflagshipprogram pemerintah dapat [berperan] sebagai penggerak pertumbuhan dan meningkatkan keyakinan pelaku usaha,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menganggap efektivitas stimulus pemerintah dalam paket percepatan ekonomi 2025 berbeda-beda, di mana program perpajakan dan pekerjaan padat karya dinilai lebih efisien dibandingkan bantuan berupa makanan.
Menurutnya, program bantuan berupa 10 kilogram beras untuk bulan Oktober dan November 2025 hanya ditujukan kepada masyarakat bawah yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong kecil. Meskipun demikian, program ini tetap memiliki peran penting dalam menjaga kemampuan beli kelompok rentan serta mengurangi kesenjangan sosial.
“Hanya ini masih bantuan sosial sehingga tidak berkelanjutan,” kata Faisal kepadaBisnis, Senin (15/9/2025).
Di sisi lain, Faisal menganggap perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata lebih berdampak terhadap perekonomian karena jangkauannya luas, mencakup 522 ribu pekerja dengan fasilitas penanggung pajak hingga 100% dan masa berlaku program yang berlanjut hingga akhir 2026.
Ia juga menyoroti program padat karya tunai yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Program tersebut, menurutnya, bersifat produktif karena memberikan insentif langsung untuk kegiatan kerja yang berkaitan dengan proyek fisik. Ia juga menyebutkan program padat karya tunai yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, program ini bersifat produktif karena memberikan insentif langsung untuk pekerjaan yang terkait dengan proyek fisik. Ia juga mengangkat program padat karya tunai yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini, menurutnya, bersifat produktif karena memberikan insentif langsung bagi kegiatan kerja yang berkaitan dengan proyek fisik.
“Ini bersifat produktif, bukan transfer uang tunai. Jadi diberikan uang tunai untuk kegiatan yang produktif, agar mereka bekerja. Jadi ini juga bagus. Terlebih jumlah nilainya cukup relatif besar dan mencakup sebanyak 609 ribu orang,” katanya.
Anggaran Kecil
Di sisi lain, peneliti dari Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menganggap delapan program stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah memiliki anggaran yang masih terlalu sedikit dan datang terlambat, meskipun layak diapresiasi.
Delapan program stimulus ekonomi pada akhir 2025 membutuhkan dana sebesar Rp16,23 triliun. Riandy mengungkapkan perbandingan dengan penyerapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang hanya mencapai Rp11 triliun hingga Agustus 2025, meskipun total anggarannya mencapai Rp171 triliun.
Artinya, masih tersisa dana sebesar Rp160 triliun dari anggaran MBG yang belum digunakan. Padahal banyak anggaran kementerian/lembaga lain yang telah dipangkas agar dapat menambah anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, bahkan menyebabkan realisasi pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut (kuartal I/2025 dan kuartal II/2025).
“Maka jumlah stimulus hingga kuartal IV/2025 ini masih lebih kecil dibandingkan anggaran-anggaran yang telah dipotong dan belum terserap sepenuhnya untuk program-program prioritas,” kata Riandy kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah mempercepat pencairan anggaran yang masih terhambat. Ia menganggap paket stimulus ekonomi ini sebagai upaya pemerintah untuk mengalokasikan kembali dana yang belum digunakan ke program prioritas seperti MBG.
Riandy juga mengapresiasi program padat karya tunai atau cash for work, terutama karena mampu menyerap tenaga kerja di wilayah tertentu. Ia mendorong agar model ini diteruskan ke sektor infrastruktur yang membutuhkan tenaga kerja padat sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian setempat.
“Berikutnya ada pelajaran penting: begitu prioritas belanja terganggu, realokasi harus segera dilakukan. Jangan menunggu hingga terlalu lama seperti saat ini,” ujar Riandy.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan delapan program yang bertujuan memperkuat perlindungan sosial, menciptakan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis setelah mengadakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/9/2025) siang.
Detail Program Stimulus Ekonomi 2025:
- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal lulusan baru satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat, menyerap anggaran sebesar Rp198 miliar
- Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) diperluas untuk 552.000 pekerja di sektor pariwisata, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp120 miliar.
- Bantuan pangan selama dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran masing-masing sebesar Rp7 triliun
- Bantuan iuran JKK dan JKM untuk pekerja non-penerima upah (BPU) yang mencakup mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik sebanyak 731.361 orang, menyerap anggaran sebesar Rp36 miliar (ditanggung oleh BPJS)
- Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit, menyerap dana sebesar Rp150 miliar
- Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menjangkau 609.465 orang, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp3,5 triliun (dari Kementerian PUPR) dan Rp1,8 triliun (Kementerian Perhubungan)
- Pengembangan deregulasi PP No.28 (integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) akan dipercepat di 50 daerah pada 2025, kemudian berkembang menjadi 300 daerah pada 2026, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp175 miliar.
- Proyek Perkotaan (proyek percobaan Jakarta): peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan ruang bagi ekonomi gig, menyerap anggaran sebesar Rp2,7 triliun (Pemda DKI Jakarta)
