Tasikmalaya, MCNNEWS.ID
Janji keberlanjutan yang dulu dielu-elukan kini berubah menjadi kecemasan kolektif. Memasuki fase krusial awal pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, publik tidak disambut dengan stabilitas, melainkan deretan alarm ekonomi: inflasi yang terus menggerus daya beli, kenaikan PPN menjadi 12 persen, serta ancaman rapuhnya fondasi fiskal negara.
Program andalan “Makan Siang Gratis”, yang digadang-gadang sebagai simbol keberpihakan pada rakyat, mulai dipertanyakan secara serius. Di tengah keterbatasan anggaran, program ini dituding menjadi lubang hitam fiskal—menyedot dana yang sebelumnya menopang subsidi energi, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Ironisnya, ketika elite politik sibuk merayakan transisi kekuasaan, rakyat di lapisan bawah dan kelas menengah justru dipaksa menanggung biaya mahal dari eksperimen kebijakan populis.
Media Sosial Membara: Amarah, Sarkasme, dan Putus Asa
Ruang digital kini menjadi barometer kegelisahan publik. Percakapan di X, Instagram, TikTok, hingga Facebook dipenuhi nada getir dan sinis, dengan beberapa pola sentimen yang mengemuka:
1. Narasi “Dinasti & Oligarki” Menguat
Tagar seperti #OrbaJilid2 dan #DinastiPolitik kembali mendominasi lini masa. Penempatan figur-figur “orang dalam” di BUMN dan kementerian dinilai publik sebagai politik balas jasa, bukan hasil meritokrasi. Negara dianggap semakin menjauh dari prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
2. Kelas Menengah: Diperas, Ditinggalkan
Konten bertema “Pajak Naik, Fasilitas Absen” merebak. Kelas menengah—tulang punggung penerimaan negara—merasa menjadi korban paling telanjang: pajak terus ditarik, subsidi dicabut, namun akses terhadap bansos nyaris tertutup. Mereka membayar mahal, tanpa perlindungan.
3. Ketakutan Akan Represi Demokrasi
Kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kerap dibalas dengan serangan buzzer hingga bayang-bayang kriminalisasi. UU ITE yang lentur kembali menjadi momok, memunculkan kekhawatiran akan menyempitnya ruang kebebasan berpendapat.
4. Pemilih Muda Merasa Dikhianati
Generasi Z yang sempat terpikat kampanye politik berbalut citra “gemoy” kini menghadapi realita pahit: lapangan kerja sempit, upah stagnan, dan biaya hidup yang melambung. Kontras antara pencitraan digital dan kondisi riil menciptakan rasa tertipu yang meluas.
Analisis Menohok: Pesta Elite, Beban Rakyat
Pengamat ekonomi dan politik menilai pemerintahan saat ini sedang berjalan di atas tali rapuh penuh risiko. Ambisi melanjutkan proyek-proyek mercusuar seperti IKN, bersamaan dengan pelaksanaan program populis berskala besar tanpa sumber pendanaan baru yang jelas, disebut sebagai perjudian ekonomi paling berbahaya dalam sejarah modern Indonesia.
“Ini bukan keberlanjutan pembangunan. Ini adalah pemaksaan kehendak politik yang dibiayai oleh utang dan keringat pembayar pajak yang sudah kehabisan napas,” ujar seorang analis ekonomi kepada MCN News.Id Sabtu (20/12/2025).
Realitas Lapangan: Harga Naik, Kerja Hilang
Di pasar tradisional, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik tanpa kendali. Sementara itu, gelombang PHK di sektor manufaktur dan teknologi belum menunjukkan tanda mereda. Ketimpangan ekonomi yang semakin menganga memicu ketegangan sosial laten, diperparah oleh konflik agraria yang berlarut dan relasi aparat–rakyat yang kerap berakhir pada kekerasan struktural.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, musim dingin demokrasi bukan sekadar metafora. Ia berpotensi menjadi kenyataan, ketika kepercayaan publik runtuh dan negara kehilangan legitimasi moralnya di mata rakyat sendiri.
Reporter Robi Darwis
Editor Shanny R





















