MCNNEWS.ID
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat, Dr. Hery Antasari, ST, M.Dev.Plg., menekankan peran penting Rapat Kerja Daerah (Rakerda) NPCI Jawa Barat sebagai wadah strategis dalam merancang program kerja serta menyusun rekomendasi untuk pengembangan olahraga disabilitas di tengah perubahan kebijakan dan keterbatasan anggaran.
Menurut Hery, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibahas secara menyeluruh dan disetujui bersama oleh seluruh pihak terkait, khususnya NPCI kabupaten/kota serta NPCI Jawa Barat.
“Secara normatif, Rakerda ini merupakan wadah untuk menyusun program dan rekomendasi yang baik, yang dibahas serta disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan olahraga disabilitas, khususnya NPCI kabupaten/kota dan NPCI Jawa Barat,” kata Hery setelah membuka Rakerda NPCI Jabar 2025 di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Berita Terkait
Selanjutnya, Hery menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan masa yang penuh tantangan karena menjadi masa penyesuaian dan peralihan kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan dalam kepemimpinan ini secara langsung memengaruhi kebijakan, khususnya terkait penganggaran.
“Tahun ini merupakan masa penyesuaian dan peralihan. Ada gubernur baru, walikota baru, bupati baru, serta kebijakan yang juga baru. Yang paling terasa saat ini adalah mengenai anggaran,” kata lulusan ITB, UNPAD, dan University of Queensland tersebut.
Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Hery menyatakan bahwa agenda olahraga bagi penyandang disabilitas tidak boleh terhenti. Ia menilai pelatihan atlet serta penyelenggaraan kompetisi harus tetap berlangsung dalam segala situasi.
“Kehidupan harus terus berjalan. PEPARDA harus tetap berlangsung, pemusatan latihan nasional harus berjalan, semuanya harus terus berjalan meskipun dalam kondisi apa pun,” tegasnya.
Oleh karena itu, Hery berharap Rakerda dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih spesifik dan fleksibel dalam menghadapi perubahan kebijakan, mulai dari segi anggaran, penyelenggaraan acara, hingga kesiapan fasilitas dan prasarana olahraga disabilitas.
“Rakerda ini perlu menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih rinci untuk menghadapi perubahan, baik dalam anggaran, pelaksanaan acara, maupun kendala sarana dan prasarana olahraga disabilitas,” katanya.
Ia menegaskan, keadaan saat ini berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya, ketika program lama masih bisa berjalan dengan perubahan yang terbatas. Kini, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif agar pembinaan dan kompetisi tetap maksimal.
“Kini diperlukan perubahan yang cukup besar. Metode lama tidak selalu efektif, dibutuhkan pendekatan yang lebih baru,” katanya.
Mengenai penyelenggaraan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) Jawa Barat 2026, Hery menyampaikan bahwa secara administratif, Kabupaten Indramayu telah ditetapkan sebagai penyelenggara melalui keputusan gubernur. Namun, penentuan tersebut masih dalam proses evaluasi akhir guna memastikan kesiapan wilayah.
“Secara SK, Indramayu telah ditetapkan. Namun kami masih melakukan penilaian kesiapan dan hasilnya akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur,” katanya.
Hery menekankan bahwa keputusan akhir masih bisa berubah jika daerah yang ditentukan dinilai belum memenuhi kebutuhan khusus olahraga bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kenyamanan dan keselamatan atlet harus menjadi prioritas utama.
“Olahraga bagi penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika penyelenggaraannya justru memberatkan atlet, hal itu tidak adil. Keputusan akhir kemungkinan akan diambil dalam satu hingga dua minggu ke depan setelah saya melaporkan langsung kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua NPCI Jawa Barat, Hary Susanto, menegaskan bahwa penyelenggaraan PEPARDA 2026 tetap menjadi fokus utama dan akan dilaksanakan sesuai rencana tanpa adanya penundaan maupun pembatalan.
“Untuk NPCI Jawa Barat, yang paling penting adalah Peparda dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Atlet disabilitas perlu mendapatkan kesempatan kompetisi melalui Peparda 2026,” kata Hary.
Menurutnya, lokasi penyelenggaraan bukanlah masalah utama selama acara berjalan dengan baik dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk atlet disabilitas.
“Di mana pun lokasinya bukanlah masalah. Yang terpenting adalah Peparda berjalan lancar, tanpa penundaan maupun pembatalan,” tegasnya.
Hary juga memastikan bahwa Peparda 2026 akan diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagai wujud tanggung jawab NPCI Jawa Barat terhadap atlet yang telah bersiap dalam jangka panjang.
“Insyaallah tetap akan dilaksanakan pada 2026. Tepat waktu,” katanya.
Namun, Hary mengakui bahwa penentuan tempat pelaksanaan masih bersifat sementara dan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas serta infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Tempat masih dalam pertimbangan. Siapa pun yang bersedia, di mana saja, yang terpenting adalah pelaksanaannya berjalan lancar,” katanya.
Ia menambahkan, keputusan akhir mengenai lokasi Peparda 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat setelah melalui analisis dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Menunggu sekitar seminggu lagi. Insyaallah akan ada kejelasan,” ujar Hary.***
