Pemerintah Kota Yogyakarta sedang mempersiapkan agenda pengganti acaraWayang Jogja Night Carnival(WJNC) yang tahun ini dibatalkan karena efisiensi anggaran. Acara pengganti untuk pawai malam yang biasanya diadakan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota.Yogyakarta setiap 7 Oktober nanti, rencananya akan lebih sederhana.
Pesta Kuda Pura Jogja Night Carnival menyajikan berbagai pertunjukan dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Yogyakarta. Acara biasanya berlangsung meriah dengan berbagai tarian yang diiringi alunan musik hingga lampu berwarna-warni yang menghiasi jalanan kota.
Kelompok Marjinal
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, berdasarkan petunjuk Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah tidak lagi menyelenggarakan acara yang menunjukkan kesan mewah. Dana dialihkan untuk kegiatan lain seperti kegiatan sosial yang berdampak pada masyarakat miskin.
Kelak kami rencanakan akan mengumpulkan para pemain musik yang biasanya mencari rezeki di kawasan Kota Yogyakarta, agar mereka dapat tampil di JalanMalioborodan menghibur para pengunjung di area tersebut,” ujar Hasto, Selasa, 16 September 2025.
Para pengamenitu, rencananya akan diatur secara bergantian tampil kemudian mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah kota.
Tidak hanya para pemain musik jalanan, Hasto menyampaikan bahwa akan mengumpulkan kelompok-kelompok marginal lain seperti orang tua yang biasa mencari nafkah di jalan raya untuk diberi pendidikan kesehatan dan bantuan sosial.
“Orang silver itu sehari-harinya mengoleskan cat ke seluruh tubuhnya, mereka terkena paparan sinar matahari secara terus-menerus, hal ini bisa membahayakan kesehatannya, jadi lebih seperti itu acara tahun ini,” katanya.
Pengganti Wayang Jogja Carnival
Hasto mengatakan, sebagai pengganti acara Wayang Jogja Carnival, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan berbagai lomba bagi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, tetapi yang bersifat mendukung aktivitas mereka. Lomba tersebut tidak bertujuan untuk hiburan semata, melainkan fokus pada peningkatan kinerja.
Contohnya, untuk Dinas Kesehatan, Hasto akan mengusulkan adanya lombasweeping gejala kurang gizi pada tingkat kelurahan. Dengan demikian, dapat diketahui penyebaran kasus kurang gizi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk tindakan selanjutnya dalam menyusun kebijakan penanganan.
Hasto menyatakan perayaan HUT Kota Yogyakarta dengan bentuk lomba seperti itu sesuai dengan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, pemerintah daerah telah menerima instruksi untuk menghindari acara yang mewah sehingga dana daerah dapat digunakan untuk kegiatan sosial.
“Jadi anggarannya memang ditujukan untuk kegiatan sosial atau yang langsung memberi dampak pada masyarakat, begitu arahnya,” katanya.
Pejabat yang mengurus masalah keistimewaan atau Paniradya Pati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aris Eko Nugroho, menyampaikan bahwa pelaksanaan dan anggaran acara Wayang Jogja Night Carnival berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta, bukan Dana Keistimewaan.
Meski begitu, Aris menyampaikan bahwa penghapusan acara tersebut tidak langsung dapat digantikan dengan pendanaan dari Dana Keistimewaan agar tetap bisa berjalan. “Semua pasti melihat situasi dan kebijakan pemerintah daerah, meskipun tidak ada larangan khusus terkait dukungan dari dana keistimewaan,” ujarnya.
Karena, pengurangan anggaran yang digencarkan pada masa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan dana APBN dan APBD, tetapi juga termasuk dana alokasi khusus seperti Dana Keistimewan untuk Yogyakarta yang juga dipangkas. DIY rencananya hanya akan mendapatkan dana tersebut sebesar Rp 500 miliar pada tahun 2026 mendatang, dari sebelumnya sebesar Rp 1,2 triliun.
“Dengan pengurangan yang jelas, pasti akan berdampak, sehingga akan ikut memilih acara-acara yang diselenggarakan dengan dana tersebut,” katanya.






















