Ringkasan Berita:
- Ulil Abshar Abdalla, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakspesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengungkap adanya ketegangan antara Ketua Umum PBNU Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal Gus Ipul.
- Ulil Abshar mengatakan perpecahan antara keduanya terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai pengelolaan tambang yang diberikan kepada PBNU.
- Ia mengatakan, retakan tersebut menimbulkan rasa malu bagi organisasinya.
MCNNEWS.ID – Berikut ini adalah profil Ulil Abshar Abdalla, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakspesdam) Pusat Nahdlatul Ulama (PBNU), yang mengungkap adanya ketegangan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Ulil Abshar mengatakan perpecahan antara keduanya terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai pengelolaan tambang yang diberikan kepada PBNU.
Seperti yang diketahui, PBNU memiliki izin tambang dari pemerintah yang berasal dari pengurangan lahan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.
PBNU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah dan akan mengelola area seluas 26.000 hektar.
Berita Terkait
Namun, inilah awal perpecahan antara Gus Yahya dan Gus Ipul.
Gus Ulil mengakui bahwa pemberian izin konsesi tambang kepada PBNU justru menjadi kendala bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Ia menyampaikan hal itu pernah disampaikannya kepada Gus Yahya.
“Jadi memang isu pertambangan ini, bagi saya, sangat mengganggu. Saya pernah berkata kepada Gus Yahya ‘mengapa tidak kembalikan saja (tambang) daripada membuat kegaduhan,” katanya.
Menurutnya, perbedaan antara dua pejabat PBNU ini disebabkan oleh isu tambang yang membuat organisasi merasa malu.
Disebutkan oleh Gus Ulil, perpecahan tersebut dimulai dari adanya pihak lain yang ingin membantu PBNU dalam mengelola tambang.
Ia menyampaikan terdapat perbedaan keinginan mengenai pihak yang akan memberikan dukungan kepada PBNU tersebut.
“Ya kira-kira seperti itu (perbedaan pendapat antara Gus Yahya dan Gus Ipul mengenai pihak yang seharusnya membantu PBNU dalam mengelola tambang),” katanya dilaporkan dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, Jumat (28/11/2025).
Gus Ulil menyampaikan dalam perjalanannya, terdapat perubahan para investor yang akan mendukung PBNU dalam mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Mengenai investor, ia menyebutkan bahwa Gus Yahya menyerahkan keputusan tersebut kepada pihak pemerintah.
Namun, lanjut Gus Ulil, Gus Ipul tetap berharap investor yang membantu PBNU adalah pihak yang telah ditunjuk pada masa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Sementara itu, Gus Ulil menyampaikan bahwa terjadi perubahan investor guna mendukung PBNU dalam mengelola tambang pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, perubahan ini terjadi karena investor yang ditunjuk pada masa Jokowi dianggap akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara PBNU dan pemerintah.
Hanya saja, ia mengatakan keputusan ini tidak diinginkan oleh Gus Ipul.
Secara kebetulan, investor lama memang memiliki posisi politik yang kurang baik. Jika investor lama terus berjalan, hal ini bisa menimbulkan masalah dalam hubungan kami (PBNU) dengan pemerintah.
“Inilah yang kemudian menyebabkan hubungan ini (Gus Yahya dan Gus Ipul) mengalami kendala,” katanya.
Gus Ulil menyatakan bahwa keputusan pergantian investor tersebut telah disetujui oleh Gus Yahya. Bahkan, hal tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Ia mengatakan tindakan yang dilakukan Gus Yahya merupakan bentuk pengakuan bahwa PBNU tidak memiliki kemampuan dalam mengelola pertambangan.
“Kami dari NU memang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tambang ini. Bagaimanapun, kami perlu bekerja sama dengan pihak lain,” katanya.
Gus Ulil mengatakan bahwa pemberian izin konsesi tambang oleh pemerintah dan akibatnya terjadinya ketegangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul merupakan risiko yang perlu dihadapi oleh PBNU, bukan sesuatu yang harus disesali.
Ia menyatakan lebih baik saat ini organisasi fokus pada pemanfaatan tambang untuk masyarakat PBNU.
Saya tidak bisa mengatakan apakah saya menyesal atau tidak, tetapi ini adalah fakta yang sudah diterima dan memang harus dihadapi dengan risiko bersama.
“Karena pada dasarnya ada kesempatan untuk memperoleh manfaat dari pemberian konsesi ini kepada organisasi. Mengapa kita tidak kembali ke prinsip itu, siapa yang mengelola tidak terlalu penting,” katanya.
Seperti yang diketahui, perselisihan ini memuncak setelah Gus Yahya dihentikan sebagai Ketua Umum PBNU.
Ketua Umum PBNU sekaligus Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, menyampaikan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU mulai Rabu (26/11/2025).
Bahwa sejak tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki status sebagai Ketua Umum PBNU. Oleh karena itu, ia tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki wewenang sebagai Ketua Umum PBNU. Dan sejak saat itu, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Rais Aam membacakan pernyataan pers pada Sabtu (29/11/2025).
Di tempat lain, Gus Yahya justru mengganti Gus Ipul dari posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Kini jabatan tersebut dipegang oleh Amin Said Husni.
Gus Yahya menyebutkan bahwa penghapusan ini dilakukan karena posisi Gus Ipul yang kini juga menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Hal ini menyebabkan ia tidak dapat hadir secara langsung di Kantor PBNU dan berujung pada terganggunya proses administrasi.
Salah satu dampaknya adalah menumpuknya Surat Keputusan (SK) yang berujung pada penundaan pengesahan.
“Kami sangat memahami bahwa Sekretaris Jenderal yang kemudian menjadi Menteri Sosial selama setahun terakhir sejak beliau diangkat sebagai menteri karena kesibukannya, misalnya, sama sekali tidak sempat mengunjungi kantor PBNU,” katanya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat.
Sampai saat ini perselisihan di dalam PBNU belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan masing-masing pihak tetap bersikeras pada keputusan mereka.
Sosok Ulil Abshar Abdala
Ulil Abshar Abdala lahir di Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Januari 1967.
Ia lahir dari keluarga Nahdlatul Ulama. Ayahnya, Abdullah Rifa’i, berasal dari Pesantren Mansajul Ulum, Pati, sementara mertuanya, Mustofa Bisri atau Gus Mus, merupakan kyai dari Pesantren Raudlatut Talibin, Rembang.
Ulil menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Mathali’ul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah yang dikelola oleh KH M Ahmad Sahal Mahfudz.
Ia pernah menuntut ilmu di Pesantren Mansajul ‘Ulum, Cebolek, Kajen, Pati, serta Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang.
Ia meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta, serta pernah menempuh studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
Ia juga merupakan lulusan program doktoral dari Universitas Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.
Pengalaman Organisasi dan Politik
Ulil pernah menjabat sebagai Ketua Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Nahdlatul Ulama di Jakarta.
Selain itu, ia pernah bekerja sebagai staf peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), serta menjabat sebagai Direktur Program Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).
Saat ini dia menjadi anggota Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Pernah dikirimi bom buku
Nama Ulil Abshar-Abdalla sempat muncul pada tahun 2011.
Saat itu ia menerima paket berisi buku yang dikirimkan ke Radio 68H, Jl Utan Kayu, Nomor 68 H, Jakarta Timur.
Paket tersebut pernah meledak dan korban yang terkena adalah Kompol Dodi Rachmawan, Kepala Satuan Reskrim Polrestro Jakarta Timur.
Ulil dikenal oleh masyarakat berkat gagasannya dalam wacana keislaman.
Ia terkenal atas perannya sebagai Koordinator Jaringan Islam Liberal.
Dalam kegiatan di kelompok ini, Ulil mendapatkan banyak dukungan sekaligus kritik dari umat Islam sendiri. (kompas.com)
Beberapa artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gus Ulil Membocorkan Perselisihan antara Gus Yahya dan Gus Ipul: Penyebab Perbedaan Keinginan Investor yang Mengelola Tambang PBNU
