Kab.Tasikmalaya – MCNNEWS.ID. Di tengah kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang masih bergulat dengan berbagai keterbatasan fasilitas dasar, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, layanan kesehatan yang belum merata, hingga pendidikan yang tertinggal, muncul kabar mengejutkan yang menampar rasa keadilan Masyarakat.
Sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya diduga menggerogoti uang rakyat dengan menikmati fasilitas ganda melalui penerimaan tunjangan dan penggunaan kendaraan dinas secara bersamaan.
1 FMDT Tasikmalaya
Forum Mahasiswa Diaspora Tasikmalaya (FMDT) melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya.
Laporan itu menyoroti dugaan penyimpangan Perbup Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Transportasi pejabat tinggi.
Berita Terkait
Berdasarkan telaah dokumen keuangan, FMDT menemukan indikasi praktik penerimaan ganda oleh pejabat tinggi Pemkab Tasikmalaya.
Ketua Umum FMDT Alan Fauji sampaikan kepada Wartawan Kamis (30/10/2025), bahwa para Pejabat Pemkab Tasikmalaya mendapatkan tunjangan ganda.
“Para pejabat tersebut masih menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan fasilitas BBM dan perawatan, padahal mereka sudah menerima tunjangan transportasi bulanan sebesar Rp12,5 juta hingga Rp17 juta per orang.”ujarnya
Kondisi ini, lanjut Alan, menyebabkan pengeluaran ganda (double spending) dari APBD pada dua pos anggaran berbeda—yakni tunjangan transportasi dan biaya operasional kendaraan dinas.
“Dari hasil kalkulasi kami, kerugian daerah akibat praktik ini mencapai sekitar Rp6,97 miliar sejak Perbup tersebut diberlakukan pada 5 Januari 2024. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang mencederai akal sehat publik,” tegas Alan.
2 Kejari Tasikmalaya
FMDT menilai praktik ini melanggar asas efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah serta berpotensi termasuk tindak pidana korupsi sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pejabat yang menerima dua fasilitas publik dengan fungsi serupa, yakni tunjangan transportasi dan kendaraan dinas, pada hakikatnya memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Ini bentuk abuse of power yang tidak boleh dibiarkan,” lanjut Alan.
FMDT resmi melaporkan kasus ini kepada Kejari Kabupaten Tasikmalaya dan mendesak kejaksaan untuk segera mengaudit pelaksanaan Perbup Nomor 5 Tahun 2024 serta memanggil dan memeriksa pejabat yang diduga menerima fasilitas ganda.
3 Tunjangan Ganda Transportasi
Kemudian pengembalian seluruh dana yang dinikmati secara tidak sah ke kas daerah, dan penegakan hukum bila ditemukan unsur kesengajaan atau niat memperkaya diri.
Alan menegaskan, laporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal integritas keuangan daerah.
“Sebagai anak muda yang mencintai Tasikmalaya, kami melakukan ini demi memastikan uang rakyat dikelola dengan jujur dan penuh tanggung jawab,” tutup Alan.
Reporter Robi Darwis
