MCNNEWS.ID
Pemerintah menjamin tidak ada impor beras dan gula konsumsi pada tahun 2026, mengingat peningkatan produksi dalam negeri, persediaan yang cukup, serta upaya berkelanjutan menuju kemandirian pangan dan kekuasaan sektor pertanian nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, menyatakan bahwa beras dan gula konsumsi tidak akan diimpor pada tahun 2026.
“(Gula) konsumsi yang kita gunakan tidak memerlukan impor. Jadi, untuk (gula) konsumsi, kita tidak melakukan impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak menjadi masalah. Jika untuk konsumsi, hampir seluruhnya sudah mandiri,” kata Tatang dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.
Berita Terkait
Pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan konsumsi terhadap komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan yang berasal dari hasil produksi petani Indonesia.
Dalam diskusi Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), kesepakatan yang diambil lebih menitikberatkan pada pasokan dari hasil produksi lokal.
“Segala keputusan yang kita ambil berasal dari usulan para pelaku usaha. Selanjutnya diverifikasi oleh rekan-rekan dari kementerian dan lembaga teknis terkait. Mudah-mudahan keputusan ini dapat memenuhi segala harapan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung kepentingan petani dan peternak lokal.
“Pada tahun 2026, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga para petani dan peternak pangan di Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh mengalami kerugian. Mereka perlu merasakan kesejahteraan. Hasil usaha mereka harus bisa sampai kepada masyarakat Indonesia,” tegas Amran.
Selanjutnya, dalam Naskah Kesepakatan Tahun 2026 tidak terdapat kesepakatan mengenai kuota impor beras umum. Pada tahun 2026, Indonesia tidak akan lagi melakukan impor beras umum yang sebelumnya telah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sementara impor beras sebagai bahan baku industri juga tidak tersedia pada tahun 2026. Sementara itu, pada tahun 2025, kuota impor untuk beras industri sebelumnya telah dikeluarkan kepada 13 pelaku usaha swasta yang memerlukan bahan baku tepung beras dan bihun.
Beras yang menjadi bahan baku industri tersebut adalah beras yang mengalami pecah dengan tingkat kelengkapan di bawah 15 persen serta beras ketan yang pecah dengan tingkat kelengkapan kurang dari 15 persen juga.
Tanpa adanya impor beras yang menjadi bahan baku industri pada tahun 2026, pemerintah mengajak pelaku usaha untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal seperti beras pecah dan beras ketan pecah. “Diharapkan bahan baku lokal mampu memenuhi standar kadar amilosa, kebersihan, viskositas serta tingkat kekerasan,” kata Amran.
Selain beras, penggunaan gula juga dihentikan dari impor pada tahun mendatang. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang dirilis pada 28 Desember 2025, diperkirakan persediaan gula konsumsi dari tahun 2025 ke 2026 mencapai 1,437 juta ton.
Sementara kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 2,836 juta ton, maka produksi gula konsumsi tahunan yang diperkirakan mencapai antara 2,7 juta hingga 3 juta ton dapat menghasilkan surplus yang kuat.
Terakhir, impor untuk jagung pakan, benih, dan kebutuhan rumah tangga dipastikan tidak diperlukan pada tahun 2026. Dalam perhitungan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, stok yang dibawa dari 2025 ke 2026 sangat besar, yaitu sebesar 4,521 juta ton. Dari jumlah tersebut terdapat perkiraan kerugian/kehilangan sebesar 831,6 ribu ton.
Meskipun demikian, produksi jagung pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 18 juta ton. Kebutuhan jagung dalam setahun berkisar pada 17,055 juta ton, sehingga pasokan jagung di tingkat nasional tetap cukup memadai meskipun tidak ada impor pada tahun 2026.(*)
