KAMAR Perdagangan dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu diiringi perubahan regulasi, penyederhanaan teknis, serta peningkatan sistem logistik agar barang dan jasa dapat berpindah dengan cepat dan murah.
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan kredit. “Tantangan besar masih ada di lapangan, yaitu daya beli masyarakat masih terkendala, birokrasi dan peraturan sering membuat pengusaha lambat merespons peluang, serta infrastruktur dan logistik yang belum optimal menambah biaya produksi,” ujar Erwin kepadaTempomelalui pesan yang dikirim pada Senin, 15 September 2025.
Pada hari Jumat, 12 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada Himbara. Dana ini diharapkan dapat dialirkan melalui kredit agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
Erwin menyatakan bahwa penambahan likuiditas sebesar Rp 200 triliun untuk lima bank milik negara adalah tindakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Menurutnya, saat ini dunia usaha memang menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan.
Berita Terkait
Ia mencontohkan, dunia bisnis saat ini menghadapi suku bunga kredit modal kerja yang masih berkisar antara 9 hingga 12 persen per tahun. “Jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia atau Thailand. Dengan adanya likuiditas tambahan, bank diharapkan lebih aktif dalam menyalurkan kredit serta menurunkan biaya dana, sehingga investasi baru dan ekspansi usaha menjadi lebih menarik bagi pelaku bisnis,” ujarnya.
Erwin menambahkan, pemerintah juga telah menyediakan program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan 3 juta rumah. Program ini memberikan kepastian pasar bagi para pengusaha, selain memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Erwin memperkirakan bahwa 95 persen dapur dalam program makanan bergizi gratis dibangun oleh pihak swasta. Hal ini akan membuka peluang besar di sektor pangan, logistik, hingga konstruksi.
Jika kredit tambahan dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor prioritas tersebut, bersamaan dengan pelatihan dancapacity buildingagar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu mengakses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor, maka dana likuiditas sebesar Rp 200 triliun tersebut dapat benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.
Dalam beleid yang diteken Purbayapada hari Jumat, 12 September 2025, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 55 triliun kepada BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Sementara itu, dana sejumlah Rp 25 triliun masuk ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) serta Rp 10 triliun kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).
Departemen Keuangan dalam surat empat halaman tersebut menentukan jangka waktu enam bulan atau dapat diperpanjang dalam penambahan dana. Skema penempatan ini memanfaatkan depositoon callArtinya, pemerintah dapat mengambil kembali dana ini kapan saja, selama memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
Bank-bank dikenakan suku bunga atau pengembalian sebesar 80,476 persen dari tingkat 7-Day Reverse Repo-Rate Bank Indonesia untuk rekening simpanan dalam mata uang rupiah. Selain itu, pemerintah melarang perbankan menginvestasikan dana tersebut ke Surat Berharga Negara. Pemerintah berharap uang tersebut dialirkan ke sektor yang produktif.
Oleh karena itu, Purbaya yakin dana tersebut tidak akan terbuang sia-sia karena ada biaya yang muncul dari pengelolaannya. Perbankan perlu berpikir keras untuk mencari imbal hasil yang lebih besar. “Pasti secara perlahan akan beralih ke kredit, sehingga perekonomian bisa tumbuh,” katanya.
Menurut Purbaya, selama ini terdapat kesalahan dalam kebijakan moneter dan fiskal. Kondisi ini, menurutnya, berkaitan erat dengan situasi sosial-ekonomi yang membuat sulit bagi orang untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, mengalihkan dana tersebut dapat membangkitkan mesin ekonomi.
