MCNNEWS.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo telah mengumumkan usulan struktur anggaran negara untuk tahun 2026, dengan besaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4%.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, penerimaan negara diharapkan mencapai Rp 3.147,7 triliun, meningkat sebesar 4,76% dibandingkan target APBN 2025. Pengeluaran negara ditetapkan pada angka Rp 3.786,5 triliun, naik 4,56% dari tahun ini.
Dengan target tersebut, defisit anggaran tahun depan diperkirakan mencapai Rp 638,8 triliun, yang setara dengan 2,48% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Pandangan Pelaku Pasar
Berita Terkait
Pakar pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menganggap RAPBN 2026 yang disusun oleh pemerintah terlalu optimis, sehingga dianggap tidak realistis oleh pelaku pasar.
“Pemerintah di satu sisi tidak boleh pesimis, harus tetap optimis. Namun jika hasilnya kurang realistis, mungkin para investor justru menjadi ragu,” ujar Teguh kepada MCNNEWS.ID, Senin (18/8/2025).
Ia menyoroti tren arus keluar investor asing yang telah teramati sepanjang 2025 dan berpotensi berlanjut pada 2026 jika pemerintah tidak menyajikan postur anggaran yang lebih realistis.
“Biasanya akan ada perbaikan, tetapi jika tetap seperti ini, kemungkinan respons pasar akan cenderung negatif,” katanya.
Kepala Penelitian dan Ekonom UtamaMirae Asset, Rully Arya Wisnubroto menilai postur RAPBN 2026 yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo cukup terkendali, tetapi tetap bersifat ekspansif guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa prioritas utama, seperti ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis, serta penguatan Koperasi Merah Putih.
Ketahanan anggaran tetap dipertahankan, namun tetap bisa menyesuaikan diri dengan potensi ketidakstabilan serta menjaga ruang fiskal untuk pengeluaran pembangunan yang menjadi prioritas. Saya kira pasar merespons secara positif terhadap disiplin fiskal,” kata Rully kepada MCNNEWS.ID, Senin (18/8/2025).
Meskipun demikian, ia berpendapat bahwa struktur anggaran tidak memiliki hubungan langsung dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, saat ini indeks lebih banyak dipengaruhi oleh saham-saham dari konglomerasi yang harganya sudah cenderung tinggi.
“Namun, jika kita membahas tentang dasar-dasar perusahaan, kami melihat adanya kesempatan yang baik, asalkan perusahaan menyesuaikan strateginya dengan berbagai program pemerintah,” kata Rully.
Analis sekaligus VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menganggap target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% cukup tinggi, mengingat tren pertumbuhan pada 2023–2024 masih berada di kisaran 5% hingga 5,2%. Defisit sekitar 2,48% terhadap PDB dinilai masih dalam batas aman karena mampu menjaga kredibilitas fiskal sambil tetap memberikan ruang untuk pengeluaran yang produktif.
Sektor Investasi
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun 2026, pemerintah menjadikan investasi, ekspor, ekonomi digital, serta pengolahan mineral penting sebagai fondasi utama. Khususnya dalam sektor investasi, kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp 7.450 triliun dari total PDB nasional.
Dari total tersebut, kontribusi investasi terbesar diharapkan berasal dari sektor swasta sebesar Rp 6.200 triliun. Di sisi lain, Danantara/BUMN ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp 720 triliun dan pemerintah melalui APBN diperkirakan menyumbang sekitar Rp 530 triliun.
Audi menjelaskan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi lebih mengandalkan peran sektor swasta. Dari total target investasi sebesar Rp 7.450 triliun, sekitar 83% diharapkan berasal dari sektor swasta.
Oleh karena itu, pemerintah hanya berfungsi sebagai katalis, bukan penggerak utama, sehingga keberhasilan mencapai target sangat tergantung pada kondisi iklim investasi, mulai dari regulasi, insentif fiskal, kepastian hukum, hingga stabilitas politik.
Selanjutnya, Audi menganggap perusahaan-perusahaan di bawah Danantara memiliki potensi menjadi penggerak utama pencapaian RAPBN 2026. Pasar diperkirakan akan memperhatikan beberapa sektor, antara lain:
1. Hilirisasi
- Transisi menuju energi terbarukan sebagai titik penting dalam penilaian kembali. Saham yang akan terpengaruh antara lain, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
2. Digital
- Peluang sinergi dengan sovereign wealth fund dan big tech akan berdampak pada kinerja PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL).
3. Tenaga dan Sumber Energi Terbarukan
- Evaluasi di sektor ini berpotensi naik meski dibatasi oleh kebutuhan pengeluaran modal yang besar, seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
4. Keuangan
- Sektor ini berfungsi sebagai penyalur kredit sebesar 6.200 triliun rupiah untuk investasi swasta, meskipun risiko pendanaan proyek besar tetap perlu diperhatikan.
“Kami memiliki pandangan positif terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari indeks BUMN jika dapat dijalankan dan dikelola dengan baik sesuai dengan RAPBN,” ujar Audi kepada MCNNEWS.ID, Senin (18/8).
Pengeluaran yang Meningkat pada Semester II-2025
Peningkatan realisasi pengeluaran pemerintah pada semester kedua tahun 2025 juga dianggap memiliki kemungkinan dampak yang berbeda terhadap masing-masing sektor saham.
Teguh menjelaskan program unggulan pemerintah tahun ini, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pembangunan 3 juta rumah.
Menurutnya, program MBG diharapkan dapat memberikan suasana positif terhadap perusahaan konsumer, khususnya produsen bahan pangan seperti beras, telur, hingga ayam. Oleh karena itu, sektor unggas seperti JPFA dan CPIN akan mendapat manfaat dari program ini.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih yang didanai melalui sektor perbankan justru dinilai penuh dengan risiko. Hal ini karena pendanaan yang diberikan berpotensi menaikkan rasio kredit yang bermasalah (NPL) di bank.
Program ini tidak pasti menguntungkan, justru bisa berdampak negatif terhadap perbankan.
Untuk program Sekolah Rakyat, Teguh menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan swasta.
Selanjutnya, program pembangunan 3 juta rumah diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap sektor perbankan khususnya Bank BTN, Bank BRI, serta Bank Danamon, yang memiliki keterlibatan dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
