BANDUNG, MCNNews.ID,
1. Program Pengawasan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Bandung, 28 Agustus 2025 – Public Policy Watch (PPW) merilis hasil pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.
Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah ini memiliki alokasi anggaran hingga Rp50 triliun apabila telah berjalan secara penuh. Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran tersebut perlu terus diawasi agar benar-benar tepat sasaran.
Berita Terkait
Berdasarkan analisis awal PPW terhadap 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk, ditemukan, sebagian dapur belum berjalan optimal. Dari hasil pengawasan, tercatat 92% dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sementara 8% lainnya masih membutuhkan perbaikan fasilitas. Distribusi makanan tercatat tepat waktu pada 87% dapur, meski terdapat indikasi keterlambatan di daerah terpencil.
Sebanyak 80% penerima manfaat puas dengan menu yang disajikan, meski menilai variasinya masih kurang. Selain itu, 63% bahan pangan terbukti melibatkan rantai pasok lokal, yang mendukung perekonomian daerah. PPW masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM terlatih dan lemahnya sistem digitalisasi pelaporan.
2. Makan Bergizi Gratis
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun, PPW menilai masih terdapat potensi kebocoran akibat tata kelola yang belum sepenuhnya tertib, serta minimnya pengawasan partisipatif dari masyarakat.
Kondisi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Di sisi lain, keterbatasan data pemantauan membuat PPW belum bisa mengukur secara komprehensif dampak jangka panjang program terhadap perbaikan status gizi anak.
PPW menjalankan Program Pengawasan MBG dengan tujuan memastikan pelaksanaannya sesuai standar gizi dan keamanan pangan, menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperkuat ekosistem pangan lokal melalui keterlibatan UMKM.
PPW membuka akses publik melalui sistem pelaporan digital dan melaksanakan audit independen berkala untuk memastikan setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan pada 4.000 dapur MBG menunjukkan tren positif, tetapi juga membuka ruang kritik.
Jika tidak ada perbaikan signifikan pada sistem pelaporan, kualitas SDM, dan transparansi, maka ada risiko program ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak maksimal bagi anak bangsa,” ujar Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan,SH.
PPW menegaskan, pengawasan MBG tidak boleh berhenti pada laporan internal semata. PPW menekankan perlunya penguatan audit independen dengan publikasi rutin agar masyarakat dapat menilai secara objektif. PPW juga mendorong perluasan partisipasi publik dalam monitoring dapur dan distribusi, karena tanpa keterlibatan warga, potensi penyimpangan sulit terdeteksi.
Selain itu, integrasi sistem digital yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan alur logistik dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara terbuka.
3. Evaluasi Program Pemerintah
Tak kalah penting, pemerintah harus meningkatkan kapasitas SDM di dapur melalui pelatihan standar gizi dan keamanan pangan agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar proyek berskala besar yang menghabiskan anggaran.
PPW berkomitmen untuk terus mengawal jalannya Program MBG, agar tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang nyata, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
