MCNNEWS.ID, JAKARTA — Kementerian BUMN mengatakan akan ada negosiasi kembali dengan Tiongkok terkait pembagian tanggung jawab atas biaya tambahan dalam proyekKereta CepatJakarta-Bandung atau Whoosh yang dikembangkan oleh PT KCIC.
Menteri BUMN Erick Thohirmenyatakan bahwa masalah biaya tambahan proyek Whoosh sedang dalam proses negosiasi ulang dengan pihak Tiongkok.
“Isu dari Whoosh salah satunya adalah akan ada negosiasi ulang. Bukan kami yang menentukan, tugas pokoknya dari kementerian lain,” tambahnya saat diwawancarai usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).
Erick menjelaskan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diajukan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh pengoperasian kereta tetap diatur oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Danantara Indonesia akan membahas masalah utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan pengelola kereta cepat Whoosh yang sebelumnya pernah disebut sebagai ‘bom waktu’.
Kepala Operasi Perusahaan (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh telah dimasukkan ke dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), yang merupakan holding operasional Danantara.
Danantara Asset Management berencana untuk mereformasi empat sektor bisnis BUMN, yaitu maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat, dan sektor asuransi pada semester II/2025.
“Kami sedang melakukan pendekatan, sedang kita lakukan proses negosiasi. Pasti kami selesaikan proses tersebut,” ujar Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Terdapat empat perusahaan milik negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang memiliki 60% saham KCIC.
Empat perusahaan milik negara tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), serta PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).
Dony, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyebutkan bahwa isu utang KCIC telah dibahas oleh KAI bersama Komisi VI DPR RI.
“Kemarin, Direktur Utama KAI juga telah menyampaikan di DPR. Kami akan segera menyelesaikannya dan memasukkannya ke dalam RKAP kami tahun ini,” kata Dony.
Pada pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk kereta cepat Whoosh yang ia sebut sebagai ‘bom waktu’.
“Khususnya kami juga mempelajari masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi, memang ini seperti bom waktu,” tutup Bobby.
Namun, pernyataan Bobby langsung dipotong oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang menyatakan bahwa KAI perlu bekerja sama dengan Danantara dalam menyelesaikan masalah utang tersebut.
Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menghabiskan dana investasi hingga US$7,2 miliar. Jumlah investasi ini mengalami kenaikan biaya sebesar US$1,2 miliar dibandingkan anggaran awal proyek yang ditetapkan sebesar US$6 miliar.
Enam puluh persen dari biaya tambahan atau sekitar 720 juta dolar AS akan ditanggung oleh konsorsium Indonesia, sementara 40 persen sisanya atau sekitar 480 juta dolar AS menjadi tanggungan konsorsium Tiongkok.
Sudahkah Anda mendengar tentang nasib proyek kereta cepat antara Jakarta dan Surabaya?
Erick Thohir juga memberikan pernyataan terkait isu perpanjangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya. Ia menyampaikan bahwa masih diperlukan diskusi lebih lanjut setelah struktur kepemilikan dan kerja sama dengan Tiongkok selesai ditangani.
“Apalagi, kami akan terus mendorong hingga ke Surabaya. Artinya, struktur ini harus diputus terlebih dahulu sebelum kita dorong ke Surabaya,” kata Erick.
Selanjutnya, wacana mengembangkan jalur kereta cepat dari Bandung hingga Surabaya – alternatif lainnya adalah membangun jalur baru – kembali muncul lagi.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengawasi proyek tersebut.
Menanggapi hal tersebut, AHY mengatakan, pihaknya telah menerima mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan konsep pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
“Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk memantau perkembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai ke Surabaya,” ujar AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).
AHY mengatakan, pengembangan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya akan mendorong pergerakan manusia serta barang dan jasa.
Di masa depan, AHY menyampaikan bahwa pengembangan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya akan diiringi dengan perkembangan permukiman di sekitar jalur kereta. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat lebih merata.
“Walaupun ini masih terus dikembangkan, kita juga mempertimbangkan jika nanti benar-benar bisa dilanjutkan kereta cepat, itu juga memikirkan konsep-konsep TOD,” tambahnya.
Sebelumnya, AHYjuga menyatakan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya memerlukan dukungan investasi yang sesuai.
Ia menyampaikan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dijadikan sebagai contoh yang baik agar nantinya pembangunan lanjutan Kereta Cepat dari Bandung hingga Surabaya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
“Kursus ini bukan tentang saling menyalahkan, melainkan mengenali celah-celah yang ada, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, agar kita bisa memastikan masalah serupa tidak terjadi lagi,” ujar AHY di Jiexpo Kemayoran, Selasa (29/7/2025).
Selanjutnya, saat ini pihak terkait menyatakan sedang menyusun peraturan baru yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya.
“Kami sedang menyusun kerangka regulasi yang baru. Pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada perlu berkembang agar sesuai dengan tantangan sektor yang kompleks dan dinamis,” tegasnya.






















